Cantrangku Sayang, Cantrangku Malang

Dalam enam bulan ke depan KKP, akan melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

MARINDO–Setelah ditunda selama satu tahun, maka terhitung sejak 1 Januari 2017, akhirnya cantrang benar-benar dilarang. Pelarangan itu dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 610 Tahun 2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Surat Edaran tersebut merupakan tindaklanjut dari Permen No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP – NRI).

Namun Surat Edaran yang ditandatangai oleh Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja itu masih memberikan kelonggaran bagi para pengguna alat tangkap cantrang untuk beralih kepada alat tangkap lain. Misalnya dalam enam bulan ke depan KKP akan melakukan pendampingan dengan membentuk kelompok kerja (pokja) penanganan penggantian alat penangkapan ikan yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait.

Plt. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar mengatakan, dalam enam bulan ke depan KKP juga akan memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan non bank.

“Pemerintah tetap akan melakukan pendampingan penggantian alat penangkapan ikan selama enam bulan ke depan,” ujar Zulficar saat konferensi pers di Jakarta, pekan lalu (5/1).

Berdasarkan pantauan Maritim Indonesia di sentra nelayan cantrang, salah satunya di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, pada akhir Desember 2016 lalu, para nelayan cantrang merasa kebingungan dengan akan diberlakukan penuh soal pelarangan alat penangkapan ikan jenis cantrang pada awal Januari 2017.

Haryono, seorang nelayan asal Tegal adalah satu di antaranya. Saat dihubungi Maritim Indonesia di PPP Tegalsari, Haryono merasa bingung ketika kapalnya terhitung sejak pertengahan Desember lalu tidak boleh diberangkatkan lagi sebelum beralih alat tangkap dari cantrang ke alat tangkap lain, semisal purse seine atau gillnet. Sebagai seorang nelayan, ia tidak bisa berbuat banyak, ketika pemilik kapal menyatakan tidak sanggup mengganti alat tangkapnya.

“Kalau bos saya mengatakan tidak ada biaya mengganti alat tangkap, ya saya mau apa lagi. Sebagai nelayan saya kanbergantung sama bos, apakah kapal bisa melaut atau tidak bukan saya yang menentukan, tapi itu bos. Tapi kalau terus-terusan tidak melaut, bagaimana saya bisa mengasih makan anak isteri saya, mau kerja apa lagi saya,” ungkapnya seperti kebingungan.

Cantrang memang telah menjadi mesin uang bagi sebagian nelayan di Pantura Jawa. Menurut Haryono, untuk sekali melaut saja, untuk kapal 60 GT, dalam dua bulan bisa menghasilkan cumi 10 ton dan ikan sekitar 500 basket (1 basket setara dengan 25 kg). Maka hasil dari penjualan dua jenis ikan tersebut bisa menghasilkan tidak kurang dari Rp 1 milyar. Jika dipotong biaya logistik dan BBM sekitar Rp 400 juta, masih ada selisih Rp 600 juta. Selanjutnya dibagi antara pemilik kapal dan nahkda serta ABK.

“Nanti kalau jadi gillnet kan tidak dapat cumi, dapatnya hanya tongkol dan tenggiri saja. Kalau cantrang kan bisa dua-duanya. Padahal cumi justru untuk ekspor, duitnya lebih gede dari tenggiri dan tongkol yang hanya untuk konsumsi di dalam negeri,” terang Haryono.

Tetapi KKP punya alasan tersendiri, yakni demi pulihnya sumberdaya perikanan. KKP menilai alat penangkapan ikan cantrang merupakan mini trawl yang dimodifikasi sehingga keberadaannya sangat merusak lingkungan. Namun rupanya KKP tidak mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh pelarangan alat tangkap tersebut. Terang saja, lebih dari 80 persen nelayan di Pantura Jawa adalah pengguna alat tangkap tersebut. Sentra cantrang banyak digunakan oleh sebagian besar nelayan di Pantura Jawa, khususnya di Tegal, Pati dan Rembang.

Menurut Haryono, nelayan bukan tidak mau merubah alat tangkap sebagaimana yang dianjurkan pemerintah, tetapi harganya yang sangat mahal. Untuk kapal berbobot 60 GT, misalnya, membutuhkan biaya di atas Rp 1,2 milyar untuk berganti dengan alat tangakp gillnet, sementara untuk alat tangkap purse seine harganya lebih mahal lagi.

Widodo, pemilik kapal eks cantrang asal Pati kepada Maritim Indonesia mengatakan, ada 7 kapal eks cantrang miliknya yang sedang ia urus perizinannya yang telah berubah jadi purse seine dan gillnet. Yang telah menjadi purse seine 2 kapal di mana masing-masing kapal membutuhkan total biaya Rp 2,4 milyar. Sementara 5 kapal lainnya berubah menjadi gillnet di mana masing-masing membutuhkan total biaya sebesar Rp 1,8 milyar. Rata-rata ukuran kapal tersebut berbobot 80 GT.

Suasana di PPP Tegalsari, Jateng.
Suasana di PPP Tegalsari, Jateng.

Terkait dengan alat tangkap cantrang merusak lingkungan, Widodo tidak sepenuhnya setuju. Sebagai pelaku usaha di lapangan dan langsung mengoperasikan cantrang sejak lama, ia paham betul betapa cantrang tidak merusak lingkungan.

“Kami yang ada di lapangan tahu, cantrang itu tidak merusak lingkungan. Sebab ia tidak seperti trawl yang memakai seling sebagai talinya. Cantrang hanya menggunakan tali rapia sehingga ketika tersangkut ke karang malah putus tali pengikatnya,” ungkap Widodo.

Namun ia tetap akan mematuhi segal peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dengan mengganti alat tangkap cantrangnya. Ia juga berharap pemerintah tetap harus memperhatikan bagaimana nasib nelayan yang tidak memiliki biaya penggantian.

Dampak sosial

Dampak kerugian sosial memang tidak main-main. Berdasarkan kajian Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) di lima titik pesisir di Pulau Jawa, kerugian ekonomi akibat pelarangan penggunaan alat tangkap ikan cantrang mencapai Rp 1,9 triliun. Kerugian bertambah dengan potensi dampak sosial kehilangan 66.641 orang pekerja yang ditaksir senilai Rp 1,5 triliun. Jadi total kerugian ekonomi dan sosial mencapai Rp 3,4 triliun per tahun.

“Ini hanya untuk pelarangan alat tangkap cantrang saja, belum yang terdampak oleh kebijakan lainnya seperti moratorium, pelarangan transhipment, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, dan pelarangan kapal angkut ikan hidup. Besar sekali kerugian di sektor kelautan dan perikanan akibat kebijakan Menteri KP ini,” ujar Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono beberapa waktu lalu.

Sekjen MPN Nimi Zulbainarni menambahkan, akibat pelarangan terhadap cantrang dan dogol juga telah berdampak di berbagai lini, misalnya tutupnya 15 pabrik surimi yang ada di Pulau Jawa. Terang saja, di Pantura Jawa, khususnya Jawa Tengah, alat tangkap ikan tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar nelayan di sana.

“Selain pabrik surimi banyak usaha lain yang terdampak, misalnya pakan bagi peternak itik atau usaha tambak yang selama ini bahan bakunya dipasok dari ikan-ikan kecil hasil tangkapan dari cantrang dan dogol. Jadi dampaknya sangat luas sampai ke sana,” jelas Nimi.

Nimi juga mengkritisi kebijakan KKP yang akan menggandeng BRI dan BNI untuk mengganti alat tangkap bagi nelayan cantrang. Tetapi kenyataannya di lapangan tidak pernah ada terwujud dan hanya sebatas wacana.

Sementara itu Ketua Front Nelayan Bersatu (FNB) Bambang Wicaksana kepada Maritim Indonesia menegaskan, penerapan Permen pelarangan cantrang pada awal 2017 merupakan suatu pemaksaan yang bisa berakibat fatal, yakni timbulnya gejolak sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat perikanan, khususnya di Pulau Jawa.

“Tapi mereka (KKP) tidak mau mendengar kekhawatiran kami. Sekarang FNB telah membubarkan diri dan kami menyerahkan sepenuhnya semua keputusan dan sikap yang akan diambil oleh nelayan,” tandas Bambang.

Tambari Gustam, Ketua Nelayan Cantrang Tegal berujar, dengan terbitnya Surat Edaran tersebut, maka pupuslah harapan hidup nelayan cantrang. Pernyataan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, terkait usulan perpanjangan izin cantrang enam bulan ke depan hanya sekadar harapan.

“Faktanya Surat Edaran yang ditandatangani Pak Sjarief Widjaja (Sekjen KKP) adalah bukti cantrang sudah tidak dapat diperpanjang…..cantrangku sayang, cantrangku malang…..” keluh Tambari Gustam. [NSS]

869 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *