KKP Akan Evaluasi Kepemilikan Pulau Kecil

Tahun ini pemerintah menargetkan bisa selesai menginventarisasi 100 pulau.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan akan serius mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, termasuk pulau kecil, untuk kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pulau-pulau kecil yang saat ini menjadi miliki pribadi akan diinventarisir dan dievaluasi kepemilikannya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pengasawan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Sjarief Widjaja mengatakan, beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, maka akan diinvetarisir kembali oleh pemerintah.

“Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” ungkap Sjarief Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen PSDKP di Kantor KKP Jakarta, Jumat (6/1).

Menurut Sjarief, saat ini tersebar 13.500 pulau kecil di Indonesia. Tahun ini ditargetkan, pemerintah bisa selesai menginventaris 100 pulau. Identifikasi tersebut melalui identifikasi penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan. “Pokoknya sesuai prosedur dan undang-undang yang sudah diatur,” jelasnya.

Adapun undang-undang yang mengatur soal ini adalah UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain inventarisir, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka, Bitung dan Kepulauan Karimun Jawa.

Lebih jauh Sjarief mengungkapkan, memasuki 2017, KKP melalui Ditjen PSDKP juga akan memfokuskan pengawasan terhadap pulau-pulau kecil dan terluar. Pengawasan pulau-pulau kecil ini nantinya juga akan termasuk mengatur wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Sementara untuk kawasan konservasi akan dilakukan pemasangan fasilitas wisata di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, serta pengawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Pada 2016, Ditjen PSDKP telah merealisasikan 96,88 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 1,147 Triliun.

Tahun 2017, lanjutnya, Ditjen PSDKP-KKP juga memiliki beberapa program prioritas lainnya, seperti Asuransi Awak Kapal Pengawas sebanyak 526 orang, bantuan kepada 982 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokwasmas), dan operasi pengawasan lainnya. [NSS]

870 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *