Kemenhub Akan Segera Revitalisasi Mahkamah Pelayaran

Menteri Perhubungan sudah menugaskan Mahkamah Pelayaran untuk melakukan studi banding ke beberapa Negara.

MARINDO–Mahkamah Pelayaran sebagai unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan sidang pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, akan direvitalissi. Hal ini karena dinamika pergerakan sektor maritim berkembang semakin pesat, sementara Mahkamah Pelayaran tetap stagnan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Perkuatan Mahkamah Pelayaran Menuju Peradilan Maritim di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (9/12), mengatakan, dalam penguatan fungsi dan perannya, Mahkamah Pelayaran tidak akan menduplikasi fungsi pengadilan umum dan tidak akan masuk ke ranah pengadilan umum.

“Revitalisasi Mahkamah Pelayaran harus memperhatikan regulasi yang mengaturnya, sudah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang karena apabila ingin mengubah Undang-Undang, memerlukan waktu yang cukup panjang,” jelas Sugihardjo.

Menurut Sekjen, Kementerian Perhubungan sedang menyusun rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Mahkamah Pelayaran dan diharapkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2017. “Saat ini, payung hukum Mahkamah Pelayaran adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),” katanya.

Terkait revitalisasi tersebut, Menteri Perhubungan sudah menugaskan Mahkamah Pelayaran untuk melakukan studi banding ke beberapa negara untuk melihat proses maritime court di negara-negara lain.

Ketua Mahkamah Pelayaran Peni Pudji Turyanti menjelaskan, dari tahun 2014-2016, Mahkamah Pelayaran sudah menyelesaikan 85 kasus kecelakaan kapal dan tersisa 6 kasus yang akan diselesaikan pada Selasa (10/12). Sementara itu, menurut data dari Ditjen Perhubungan Laut, dari tahun 2014-2016, terdapat 403 kecelakaan kapal.

Kesimpulan FGD tersebut adalah menyepakati akan melakukan revitalisasi Mahkamah Pelayaran dan akan segera menyusun tim untuk merumuskan proses revitalisasi Mahkamah Pelayaran. Para peserta FGD tersebut terdiri dari para pakar transportasi, pakar hukum, akademisi, dan stakeholder lainnya.

Sebelumnya, Mahkamah Pelayaran juga sudah menyelenggarakan workshop untuk membahas penguatan fungsi dan peran Mahkamah Pelayaran pada 16 November 2016 yang dihadiri oleh pejabat di Kementerian Perhubungan, Kementerian Lembaga terkait seperti Bea Cukai, Bakamla, Polisi Airut, Para akademisi, BUMN, perwakilan asosiasi perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, para Direktur Sekolah Pelayaran di Lingkungan BPSDMP dan pemerhati maritim. [NSS]

881 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *