Untuk Menjamin Stok, KKP Segera Bangun Enam Gudang Garam Rakyat

Untuk mengawasi impor garam, KKP juga tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk secara lintas kementerian.

MARINDO–Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2017 akan membangun enam gudang untuk menyimpan hasil produksi garam rakyat. Enam gudang itu rencananya berlokasi di Rembang, Brebes, Sampang, Demak, Tuban dan Kupang.

Direktur Jenderal PRL Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, pembangunan enam gudang garam tersebut untuk mendukung dan menjamin stok garam rakyat sehingga selain dapat mendukung upaya peningkatan produksi dan pasokan garam rakyat, kualitas garam bisa dipertahankan. Enam gudang tersebut nantinya akan menggunakan sistem resi gudang (SRG) yang akan dikelola oleh koperasi yang bekerjasama dengan PT Garam.

“Gudang yang telah dan akan dibangun menggunakan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) itu, membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,8 milyar untuk tiap gudangnya. Diperkirakan masing-masing gudang memiliki daya tampun atau kapasitasnya 2000 ton,” ungkap Brahmantya dalam Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen PRL di kantor KKP, Selasa (10/1).

Brahmantya mengakui, tahun 2016 produksi garam rakyat mengalami penurunan menjadi 144.009 ribu ton. Hal ini diakibatkan oleh adanya anomali cuaca dan fenomena La Nina di mana sepanjang tahun 2016 curah hujan yang tinggi hingga mencapai 300 mm/bulan.

Akibatnya, pencapaian target produksi garam pada 2016 sebesar 3 juta ton, hanya terealisasi 4 persen atau 144.009 ton per akhir 2016. Sementara jumlah stok sampai akhir tahun 2016 sebanyak 112.671 ton. “Kita harapkan pada 2017 dapat mencapai target produksi garam sebesar 3,2 juta ton,” katanya. 

Namun Brahmatya menjelaskan, pada 2016 telah terbangun 10.385 meter jalan produksi dan tersalurkannya 489 ribu meter persegi geomembran di 14 Kabupaten/Kota.

Sementara itu untuk mendukung swasembada garam, lanjutnya, KKP tengah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk oleh lintas kementerian. Satgas tersebut berfungsi untuk mengawasi impor garam yang terdiri dari KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian BUMN dan Badan Pusat Statistik (BPS). [NSS]

360 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *