Di Pati, Gerai Perizinan Khusus Eks Cantrang Hasilkan PNBP Rp 3,1 Milyar

Gerai Perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo, Pati, telah diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 49 izin, dokumen cek fisik kapal 45 izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 31 kapal, dan Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 36 kapal.

MARINDO–Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nomor 610 Tahun 2017 tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, menyiapkan mekanisme percepatan perizinan untuk kapal-kapal perikanan eks cantrang.

Untuk itu, sejak tanggal 16 sampai 20 Januari 2017, KKP telah melakukan gerai perizinan untuk kapal-kapal perikanan eks cantrang yang telah diukur ulang oleh Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, yang kini telah beralih menjadi izin pusat, yaitu menjadi di atas 30 GT.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, gerai untuk khusus eks cantrang ini diselenggarakan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo, Pati, Jawa Tengah. Pelabuhan ini merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

“Gerai ini untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal eks cantrang yang telah beralih alat tangkap menjadi ramah lingkungan untuk dapat melaut kembali,” ujar Saifuddin, dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia, Jumat (20/1).

Menurut Saifuddin, salah satu upaya itu adalah pemberian alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia untuk menggali sumber daya alam di negerinya sendiri. Misalnya di Natuna, Laut China Selatan dan Laut Arafura. “Untuk itu, KKP berharap agar kapal-kapal lain segera mengikuti hal ini,” harap Saifuddin.

Upaya ini, lanjut Saifuddin, merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Artinya Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan,” sambungnya.

Permohonan pada gerai perizinan di PPP Bajomulyo, Pati, telah diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 49 izin, dokumen cek fisik kapal 45 izin, di mana sebagian kapal tersebut merupakan kapal perikanan eks cantrang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 31 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 36 kapal dan realisasi PNBP yang diterima mencapai Rp 3.180.359.050.

Menurut Saifuddin, hasil ini merupakan kerjasama yang baik antara KKP, Kemenhub dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

PPP Bajomulyo sendiri memiliki lokasi strategis sebagai pelabuhan pendukung pelabuhan di wilayah Jawa Tengah, sebagai upaya memajukan ekonomi di wilayah Pati. Tentunya pelaksanaan gerai ini akan menjadi salah satu faktor pendukung terwujudnya hal tersebut.

Safuddin menekankan bahwa ini kesempatan emas bagi para pemilik kapal/nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap yang awalnya memiliki alat tangkap cantrang untuk segera beralih ke alat tangkap ramah lingkungan. Sebab masa berlaku Surat Edaran tersebut hanya berlaku selama 6 bulan. Selepas itu maka kapal-kapal eks cantrang tidak diperkenankan melaut kembali. [NSS]

398 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *