Syafril Fauzi : Asuransi Nelayan Tidak Ada Yang Salah Sasaran

Untuk menghindari salah sasaran, kartu nelayan diterbitkan pemerintah daerah, yakni kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.

MARINDO–Sejumlah aparat desa di Kabupaten Indramayu mendapatkan polis asuransi nelayan. Padahal program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut dikhususkan bagi nelayan kecil, untuk menjamin dan melindungi mereka saat menangkap ikan di tengah laut.

Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) yang juga Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyatakan KKP harus memberikan klarifikasi terkait banyaknya aparat desa yang mendapatkan asuransi nelayan. Ia mensinyalir program tersebut salah sasaran.

“KKP harus mengklarifikasi kenapa aparat desa mendapatkan program asuransi nelayan. Padahal program ini kan dikhususkan bagi para nelayan,” ujar Ono Surono menanggapi banyaknya kartu asuransi yang dimiliki oleh aparat desa di Indramayu.

Menanggapi pernyataan itu Direktur Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Syafril Fauzi mengatakan, yang menentukan penerima asuransi adalah Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Terkait dengan yang terjadi di Indramayu pihaknya sudah melakukan cek di lapangan dan tidak ada yang salah sasaran.

“Kami cek, dan mereka memang nelayan. Ada yang jadi lurah, ketua RT, mereka dipilih di kampung nelayan. Tapi dia tetap berprofesi sebagai nelayan, bahkan ada surat resmi dari Kantor Dinas untuk klarifikasi bahwa mereka pemegang kartu resmi nelayan. Ini sudah clear,” kata Syafril kepada wartawan beberapa waktu lalu (23/1).

Menurut Syafril, fungsi dari kartu nelayan untuk menghindari salah sasaran dari berbagai program bantuan yang diberikan pemerintah, termasuk asuransi nelayan. “Jadi kita nggak pilih kasih. Kalau dia memang nelayan yang dibuktikan dengan kartu nelayan, ya dapat asuransi karena profesinya nelayan, dia punya hak,” tambahnya.

Maka itu untuk menghindari salah sasaran, kartu nelayan diterbitkan pemerintah daerah, yakni kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Kartu nelayan diberikan kepada setiap nelayan demgan maksimal umur 65 tahun dan minimal berumur 17 tahun. Syarat lainnya untuk mendapatkan kartu nelayan adalah tidak menggunakan alat tangkap terlarang, termasuk cantrang, trawl, bom, penggunaan sianida.

“Di Jatim ada kasus nelayan yang tertangkap menggunakan bom ikan, nelayan seperti itu tidak boleh dapat asuransi, juga bantuan-bantuan lainnya,” tambahnya.

Dengan premi dibayar Rp 175 ribu per tahun, nelayan mendapat klaim. Jika meninggal di laut mendapatkan Rp 200 juta, mati alamiah di darat Rp 165 juta. Cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan sampai sembuh.

Laporan terakhir dari Jasindo sebagai pengelola asuransi nelayan, kata Syafril, nilai klaim untuk nelayan sebesar Rp16 milyar dari seluruh Indonesia. Antara lain dari Jawa Barat, Jateng, Jatim, Kalimantan, Aceh Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Seperti diketahui, KKP telah menggulirkan program asuransi nelayan. Awalnya, ditargetkan 1 juta nelayan untuk tahun 2016. Namun karena ada efisiensi APBN sampai tiga kali, maka turun menjadi 600 ribu nelayan. Selanjutnya karena proses penyesuaian anggaran, sehingga butuh waktu di mana bekerja 107 hari, yang dimulai Oktober. Hingga Desember 2016, maka yang terealisasi hanya 409 ribu saja.

“Dari 409 ribu lebih, sudah diserahkan kartu polisnya kepada nelayan. Pembagian fasilitas asuransi berdasarkan sebaran nelayan, kita punya petanya, terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah. Banyak yang dapat kartu polis dari daerah sana, termasuk Sulawesi Selatan. Kita buat target-targetnya pada 2016,” jelasnya. [NSS]

734 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *