Ingin Nyaman Melaut, Kapal Perikanan Diminta Segera Urus Perizinan

Perubahan bobot kapal yang melakukan ukur ulang mencapai 90 persen. Itu artinya, dari 10 kapal yang diukur, maka 9 kapal melakukan ‘mark down’.

MARINDO–Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kembali melakukan gerai perizinan bagi kapal perikanan hasil ukur ulang. Gerai kali kedua di tahun 2017 ini dilaksanakan pada 30 Januari sampai 03 Februari di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta. Sebelumnya gerai pertama dilakukan di Pati, Jawa Tengah, dan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,1 milyar.

Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, gerai Muara Baru telah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 76 izin, Dokumen Cek Fisik Kapal 86 izin, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 45 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 76 kapal. Sementara potensi PNBP yang dihasikan dari gerai tersebut mencapai Rp 4 milyar.

“Gerai ini merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal atau nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap yang awalnya memiliki kapal izin daerah untuk segera beralih dengan kapal izin pusat. Dengan demikian kapal-kapal tersebut bisa kembali melaut dengan aman dan nyaman,” ujar Saifuddin di sela gerai kapal perikanan di Muara Baru, Jumat (3/2).

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan hasil pengukuran ulang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan menyiapkan mekanisme percepatan perizinan untuk kapal-kapal perikanan hasil ukur ulang.

Untuk itu, KKP telah menyiapkan gerai perizinan untuk kapal-kapal perikanan hasil ukur ulang yang telah diukur ulang oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Terang saja, kapal-kapal yang sebelumnya hanya di bawah 30 GT, saat diukur ulang bertambah bobotnya hingga di atas 30 GT. Ini berarti kapal tersebut menjadi izin pusat.

Menurut Saifuddin, perubahan angka atau bobot kapal yang melakukan ukur ulang mencapai 90 persen. Itu artinya, dari 10 kapal yang diukur maka 9 kapal melakukan ‘mark down’. Bertambahnya bobot kapal setelah dilakukan ukur ulang diakui Aef. salah satu peserta pengurusan gerai perizinan kapal perikanan. Menurut Aef, kapal-kapal penangkap cumi yang sedang diurusnya itu bobotnya jadi bertambah, yang semula di bawah 30 GT menjadi 34 GT.

“Tidak banyak memang nambahnya, tapi hampir semua kapal bertambah bobotnya rata-rata segitu. Cuma yang tadinya ngurus di daerah dan cukup bayar retribusi ke Pemerintah Daerah, sekarang harus ngurus di pusat karena kapal di atas 30 GT,” ujar Aef kepada Maritim Indonesia.

Direktur PPI Saifuddin saat memberikan pengarahan kepada peserta pengurusan perizinan kapal perikanan.

Selama ini, banyak keuntungan bagi pemilik kapal jika kapal mereka tertulis di bawah 30 GT. Selain tidak terkena PNBP, juga mendapatkan subsidi solar (BBM).

Saifuddin juga mengingatkan kepada para pelaku usaha, khususnya pemilik kapal, jangan pernah memalsukan perizinan kapal karena akan berlawanan dengan hukum. “Polair berkirim surat kepada kami, mereka mensinyalir ada yang mencurigakan soal dokumen kapal. Karena banyak kapal yang bentuk, bobot dan warnanya yang sama, sehingga bisa saja melakukan pemalsuan. Nah, ini saya imbau jangan sampai dilakukan karena saat adanya cek nomor mesin akan ketahuan,” katanya.

Sementara menanggapi adanya usulan dari pemilik kapal soal pembayaran PHP (Pungutan Hasil Perikanan) hanya cukup dengan bukti draf buku kapal, Saifuddin menyatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Pasalnya, buku kapal merupakan identitas kapal dan merupakan buku hak milik. Izin tidak bisa keluar karena data-data kapal ada dalam buku kapal perikanan tersebut.

“Buku kapal itu sarat untuk keluarnya izin. Kalau hanya draf saja untuk dijadikan bukti pembayaran tidak begitu aturannya. Bagaimana bisa izin sudah keluar, sementara buku kapal belum tercetak,” katanya.

Saifuddin menambahkan, pemerintah (KKP) memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal hasil ukur ulang untuk dapat melaut kembali. Salah satunya adalah pemberian alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia untuk menggali sumber daya alam di negerinya sendiri. Misalnya di Natuna, Laut China Selatan, dan Laut Arafura. Untuk itu, ia berharap agar kapal-kapal lain segera mengikuti hal ini.

Dalam proses perizinan, lanjut Saifuddin, Direktorat Pengendalian Penangkapan Ikan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bagi semua pihak untuk bisa mengawasinya, sehingga ada transparansi pelayanan perizinan. KKP sendiri melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan,” bebernya. [NSS]

388 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *