Menteri Susi : Laut Indonesia Jadi Lahan Bisnis Segelintir Orang

Menteri Susi ingin perikanan tangkap di Indonesia seluruhnya hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, jangan biarkan jatuh ke tangan asing.

MARINDO–Potensi sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya sub sektor perikanan tangkap Indoesia hanya dimiliki oleh segelintir orang. Dominasi atas asset sumber daya tersbeut jelas sangat bertenatngan dengan Undang-undang. Padahal potensi tersebut seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Potensi kelautan dan perikanan bukan lahan bisnis untuk segelintir orang saja. Makanya saya menyayangkan penguasaan aset di lautan Indonesia oleh sekelompok kecil orang. Ini tak boleh ada dominasi penguasaan aset laut, karena laut adalah milik seluruh warga negara Indonesia,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jumat (3/2).

Untuk itu, Menteri Susi mengajak akademisi, ilmuwan, dan praktisi Indonesia untuk ikut berkomitmen menjaga laut Indonesia. Ia juga menghimbau para mahasiswa yang hadir untuk memanfaatkan pendidikan dan pengetahuan yang mereka punya untuk kemajuan bangsa.

Menteri Susi meminta semua pihak ikut menggalang persatuan, solidaritas, nasionalisme, dan kecintaan terhadap aset kelautan Indonesia, di mana sub perikanan tangkap Indonesia harus tertutup 100 persen untuk asing. Hal ini meupakan amanat Perpres No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

“Saya hanya ingin perikanan tangkap di Indonesia seluruhnya hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Saya ingin sekarang akademisi semuanya harus menjaga. Aturan perikanan tangkap untuk warga negara Indonesia ini harus kita kawal. Jangan biarkan perikanan tangkap kita jatuh ke asing,” ungkapnya.

Tingkatkan riset

Lebih jauh ia mengajak akademisi untuk meningkatkan riset di bidang kelautan dan perikanan. Pasalnya, riset litbang adalah benteng terakhir untuk mencapai kesejahteraan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), katanya, saat ini melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMPKP) terus berusaha membangun manusia-manusia perikanan yang berpendidikan.

Terkait dengan riset tersebut, akan membangun dua pusat riset kelautan yang bertempat di Pangandaran (PIAMARI/Pangandaran Integrated Aquarium dan Marine Research Institute) dan Morotai (MIAMARI/ Morotai Integrated Aquarium dan Marine Research Institute), yang direncanakan akan rampung 2018 mendatang.

“Saya persilakan ilmuwan-ilmuwan ITB bergabung melakukan penelitian-penelitian, akan selesai (pembangunan pusat riset kelautan) tahun 2018. Kita bangun dua, satu di Morotai, dan satu di Pangandaran. Kita mungkin akan bangun empat atau enam, tiap tahunnya bangun dua, supaya kita bisa tahu semua titik kelautan Indonesia,” ajaknya.

Selain riset, Menteri Susi menyinggung soal tata ruang atau zonasi laut yang belum selesai. Banyak pula terjadi tumpang tindih aturan dan kepentingan. “Saya meminta akademisi harus bisa membuat studi analisis yang benar dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Jangan sampai akademisi malah dimanfaatkan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Jangan sampai hanya menghabiskan banyak biaya dan mengganggu alam. Kita tidak boleh merubah kultur alam,” terangnya.

Untuk itu, Menteri Susi berpesan kepada para insinyur agar dapat mengkombinasikan keahlian teknik dengan ekologi, agar tak menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Selain itu, ia meminta semua pihak, khususnya para ahli teknik untuk membantu inovasi pembangunan logistik perikanan agar gini rasio Indonesia semakin kecil. [NSS]

411 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *