Kini, Nelayan Bagan Berperahu di Sumbar Diizinkan Menangkap Ikan

Gerai perizinan di PPS Bungus telah menerbitkan 113 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang mayoritas mengajukan kapal bagan, 12 Buku Kapal Perikanan (BKP), dan 12 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

MARINDO–Setelah lama menunggu, akhirnya nelayan bagan berperahu di Sumatera Barat, mendapatkan izin penangkapan ikan. Terang saja, selama ini kapal bagan berperahu tidak terdapat dalam nomenklatur alat penangkapan ikan yang diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga tidak ada izin untuk jenis alat penangkapan ikan tersebut.

Namun seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka kapal bagan berperahu tercatat dalam kategori nomenklatur yang diperbolehkan untuk kapal perikanan berukuran di atas 30 GT. Hal ini tentunya direspon oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP dengan menyelenggarakan Gerai Perizinan Kapal Perikanan hasil Ukur Ulang di Sumatera Barat pada 6-11 Februari 2017.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, selama ini izin kapal tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Namun setelah program pengukuran ulang kapal perikanan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan, yang merupakan program Gerakan nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam KPK, maka kapal-kapal tersebut ukurannya menjadi lebih dari 30 GT. Penerbit izin pun beralih ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Akhirnya, setelah sekian lama menanti kepastian, maka nelayan bagan berperahu di Sumatera Barat mendapatkan izin penangkapan ikan. Awalnya menjadi kendala karena sebelum terbitnya Permen 71/2016, kapal bagan berperahu tidak terdapat dalam nomenklatur alat penangkap ikan yang diterbitkan KKP,” jelas Saifuddin di sela Gerai Perizinan Penangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Padang, Sumatera Barat (11/2/17).

Menurut Saifuddin, gerai perizinan di PPS Bungus untuk kali pertama dilaksanakan dan telah menerbitkan 113 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang mayoritas mengajukan kapal bagan, 12 Buku Kapal Perikanan (BKP), dan 12 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya untuk pengurusan SIPI, KKP siap menugaskan tim kembali ke PPS Bungus setelah para nelayan / pemilik kapal memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan berlaku.

Saifuddin menekankan bahwa gerai perizinan ini merupakan kesempatan yang memudahkan pemilik kapal bagan perahu untuk mengikuti gerai perizinan, agar nelayan bagan di Sumatera Barat dalam melakukan penangkapan ikan di laut merasa aman dan nyaman tanpa waswas pasca diterbitkannya Permen-KP Nomor 71/ 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-NRI.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin berpose bersama para pemilik kapal bagan di PPS Bungus, Padang, Sumbar.

Lebih jauh Saifuddin mengungkapkan, gerai perizinan kapal perikanan hasil pengukuran ulang merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang, di mana Kementerian Perhubungan telah proaktif melaksanakan pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia.

Pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya penataan pemanfaatan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan, karena adanya mark down atau penurunan ukuran Gross Tonage (GT) kapal perikanan untuk menghindari pungutan perikanan sektor kelautan dan perikanan yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan mendapatkan subsidi BBM.

“KKP telah menyiapkan gerai perizinan untuk kapal bagan berperahu yang telah diukur ulang oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang beralih dari izin daerah ke izin pusat, yaitu menjadi kapal diatas 30 GT,” terang Saifuddin.

Ia juga menambahkan, gerai perizinan merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan prima kepada nelayan dengan 5 hari kerja izin SIUP, SIPI/SIKPI dan BKP dapat diterbitkan. Selain itu, sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan KKP yang melarang segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

PPS Bungus Padang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP. Di sana menjadi sentra perikanan Tuna Indonesia bagian barat dengan komoditas unggulan Tuna, Cakalang, Tongkol (TCT).

Pada waktu yang bersamaan, Direktorat Perizinan dan Kenelayaan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, juga melakukan gerai perizinan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga, Sumatera Utara. [NSS]

675 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *