Pembangunan Pulau Kecil Terluar Terkendala Pasokan Listrik

Pemerintah akan memberikan 1000 genset untuk pulau kecil, sehingga pengembangan di sana tidak terhambat dengan minimnya pasokan listrik.

MARINDO–Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di 12 pulau kecil terluar masih menghadapi berbagai kendala. Satu di antara kendala itu ialah pasokan listrik.

Listrik memang jadi kendala serius di pulau kecil terluar. Terang saja, meskipun berbagai sarana dan fasilitas dibangun tetapi jika listrik tidak tersedia maka akan sia-sia. Untuk unit pengolahan ikan (UPI), misalnya, tidak akan berfungsi jika listrik tidak ada.

Untuk memyiasati hal tersebut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo kepada wartawan mengatakan, pemerintah sedang mengusahakan 1000 genset untuk pengembangan pulau kecil terluar agar program pengembangan terus berjalan. Namun seiring dengan itu pihaknya pun terus melakukan kerjasama dengan pihak PLN dan Kementerian ESDM agar pasokan listrik tetap bisa masuk ke sana.

“Sistem rantai dingin yang kita bangun tidak akan berjalan apabila ketersediaan listrik tidak mencukupi. Padahal kita tahu sejak kebijakan kapal asing dan larangan transhipmen diberlakukan, keberadaan ikan semakin berlimpah,” ujar Nilanto Perbowo kepada wartawan di sela acara Indonesia Marine and Fisheries Business Investment Forum. Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 perwakilan instansi pemerintah, baik pusat dan daerah, LSM lokal, dan perusahaan pangan laut (seafood).

Nilanto juga menyebutkan, selain listrik, ketersedian air bersih dan BBM pun masih menjadi masalah lain dalam pembangunan di pulau kecil terluar.

Menurut Nilanto, setelah tidak adanya kapal-kapal besar asing, peranan nelayan kecil sangat menentukan. Mereka bisa menjadi pemasok kebutuhan industri pengolahan ikan di dalam negeri.

“Nelayan dan pengolahan kecil juga bisa masuk ke skala ekspor asalkan bisa menjaga mutu hasil produksi dan ketelusuran ikan (trecibility) pun bisa dipertanggung jawabkan. Artinya ekspor pun tidak hanya milik kapal-kapal besar dan teknologi modern, kapal kecil pun bisa,” tambahnya.

Jika industri pengolahan asing mau membangun pabriknya di dalam negeri, katanya, nelayan kecil bisa berperan sebagai pemasok ikan. Hal itu sangat dimungkinkan. Di Probolinggo, misalnya, kapal-kapal nelayan kecil sudah dilengkapi dengan VMS portable yang sederhana sehingga hasil dan ketelusuran ikan sangat jelas.

“Jadi perusahaan pengolahan nanti sudah tahu kapal menangkap di mana, pada psosisi berapa dan dengan alat tangkap apa. Kebiasaan ini akan terus kita terapkan menjadi standar internasional dan menjadi budaya bagi nelayan kita. Ini sudah kita terapkan untuk nelayan rajungan dan pole and line,” ungkap Nikanto.

Lebih jauh Nilanto mengungkapkan, tidak hanya untuk pasokan industri dalam negeri, permintaan sea food dunia terus mengalami kenaikan, sementara tren ekspor sea food dari ASEAN mengalami penurunan. “Ini peluang pasar yang harus kita tangkap, di saat kapal-kapal besar sudah tidak ada dan kapal kecil siap memanfaatkan kesempatan ini,” katanya.

Hal lain yang perlu disikapi oleh para pelaku bisnis kelautan dan perikanan adalah dilarangnya ekspor ikan patin Vietnam ke Amerika, sehingga tidak menutup kemungkinan peluang Indonesia masuk ke sana sangat terbuka lebar. Apalagi asosiasi catfish Indoneia, kata Nilanto, menjamin tidak ada masalah dengan usaha pembudidayaan patin di dalam negeri. Mulai dari pembenihan sampai teknologi sudah dikuasai. “Pasarnya yang sekarang harus diperkuat. Saat ini pasar patin Indonesia masih berkutat di dalam negeri,” tambahnya.

Selain ke pasar Amerika, lanjut Nilanto, KKP juga sedang menjajaki pasar patin ke Arab Saudi, khususnya untuk suplai bagi ibadah haji.

Menghadapi persaingan ini Nilanto optimis karena Indonesia memiliki bahan baku berlimpah, yang tidak dimiliki oleh negara lain. (NSS)

250 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *