Selama Lima Hari, Gerai Perizinan di Muara Angke Hasilkan PNBP Rp 5 Milyar

Dari sekitar 1.400 kapal perikanan yang berlabuh di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, hanya baru 429 kapal yang baru melakukan ukur ulang. Dari angka ukur ulang pun, baru 30 persen yang sudah diproses perizinannya.

MARINDO–Direktorat Perizinan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan gerai perizinan bagi kapal-kapal hasil pengukuran ulang oleh Kementerian Perhubungan. Gerai kali ini dilakukan di Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Jakarta.

Gerai yang dilakukan selama lima hari, yakni dari tanggal 13-17 Februari 2017 itu telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 53 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 146 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 45 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 63 kapal dan dengan potensi PNBP sekitar Rp 5 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang, maka Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP melalui Direktorat Perizinan dan Kenelayanan menyiapkan mekanisme percepatan perizinan untuk kapal-kapal perikanan hasil ukur ulang.

“KKP telah menyiapkan gerai perizinan untuk kapal-kapal perikanan hasil ukur ulang yang setelah diukur ulang oleh Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, beralih menjadi izin pusat, yaitu menjadi di atas 30 GT,” ujar Saifuddin kepada Maritim Indonesia di sela gerai perizinan di Muara Angke, Jumat (17/2).

Pelabuhan Muara Angke merupakan satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakrata. Berdasarkan keterangan Kepala Pelabuhan Muara Angke Abdul Kholik, ikan yang didaratkan di pelabuhan tersebut mencapai 170 ton per hari dengan dominasi ikan cumi. Sebanyak 30 persen untuk suplai pasar Jakarta, sisanya 70 persen terbagi untuk ekspor dan industri pengolahan ikan di Jakarta. Alat tangkap yang populer di Muara Angke adalah bouke ami dan purse seine.

Menurut Saifuddin, gerai ini untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal hasil ukur ulang untuk dapat melaut kembali. Salah satunya adalah pemberian alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia sehingga dapat menggali sumber daya alam di negerinya sendiri, semisal di Natuna, Laut China Selatan, dan Laut Arafura.

Untuk itu, katanya, KKP berharap agar kapal-kapal lain segera mengajukan perizinan. Ia juga menjamin gerai dilakukan secara transparan. Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Artinya Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan,” jelasnya.

Saifuddin juga menekankan bahwa gerai perizinan merupakan kesempatan emas bagi para pemilik kapal atau nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap yang awalnya memiliki kapal izin daerah untuk segera beralih kapal izin pusat serta bisa kembali melaut.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin berpose dengan sejumah pelaku usaha perikanan di Pelabuhan Muara Angke.

Kepala Syahbandar dan Operator Pelabuhan (KSOP) Muara Angke, Kementerian Perhubungan, Wahyu Prihanto mengatakan dari sekitar 1.400 kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Muara Angke hanya baru 429 kapal yang baru melakukan ukur ulang. Ia berjanji hingga akhir tahun 2017 semua kapal di Muara Angke sudah melakukan ukur ulang

“Dari yang melakukan ukur ulang lebih dari 90 persen bobotnya bertambah. Jadi yang tadinya di bawah 30 GT sekarang bisa mencapai antara 40 sampai 60 GT. Dengan demikian telah menjadi kewenangan KKP,” ujar Wahyu.

Abdul Latif, seorang yang mengurus perizinan kapal perikanan membenarkan kapal-kapal yang diurusnya bobotnya bertambah. “Sekarang kapal yang 175 GT saja PHP (Pungutan Hasil Perikanan) bisa mencapai Rp 105 juta. Tapi demi kenyamanan berusaha ya tidak apa-apa,” katanya kepada Maritim Indonesia.

Lindungi nelayan dengan asuransi

Lebih jauh Saifuddin mengungkapkan, selain melakukan penataan terhadap pelaku usaha di sektor perikanan melalui perizinan, KKP juga sejak satu tahun ini telah meluncurkan program perlindungan nelayan melalui program asuransi. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.

Profesi nelayan memang memiliki resiko tinggi kecelakaan saat melaut, bahkan hingga meninggal dunia. Melalui program asuransi nelayan ini pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi nelayan. Diharapkan program ini juga bermanfaat untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

“Melihat resiko tersebut, para nelayan akan mendapatkan jaminan santunan apabila terjadi kecelakaan kerja dan meninggal dunia,” katanya.

Menurut Saifuddin, KKP yang membayarkan premi asuransi yang dibayarkan kepada pengelola asuransi, dalam hal ini Jasindo. Dengan premi sebesar Rp 175 ribu per tahun, nelayan sudah mendapat klaim, antara lain jika meninggal di laut mendapatkan Rp 200 juta, mati alamiah di darat Rp 165 juta. Cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan sampai sembuh.

“Melihat betapa tingginya resiko nelayan saat menangkap ikan di laut, maka kami punya target nelayan seluruh Indonesia mendapatkan jaminan asuransi,” kata Saifuddin seraya mengatakan ke depannya, nelayan dapat membayarkan uang preminya sendiri. Untuk satu hingga dua tahun ini pembayaran premi masih ditanggung KKP.

Laporan terakhir dari Jasindo sebagai pengelola asuransi nelayan, nilai klaim untuk nelayan pada tahun 2016 sebesar Rp16 milyar dari seluruh Indonesia. Antara lain dari Jawa Barat, Jateng, Jatim, Kalimantan, Aceh Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Lily Litasari mengungkapkan, dari sebanyak 5.000 nelayan Jakarta, sebanyak 2.200 nelayan yang sudah mendapatkan kartu asuransi dari KKP. “Maunya kami semua nelayan Jakarta mendaptkan kartu asuransi sehingga keselamatan jiwanya terlindungi,” ujar Lily kepada Maritim Indonesia. [NSS]

359 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *