KKP Klaim Kebijakan Yang Telah Diterbitkan Teruji Secara Ilmiah

Kata Chris Costello, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam reformasi kebijakan perikanan dunia.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim kebijakan yang telah dikeluarkan dalam pembangunan kelautan dan perikanan di Tanah Air teruji secara ilmiah. Itu terlihat dari adanya perubahan positif akibat penerapan tata kelola berkelanjutan di Indonesia melalui program anti Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga KKP Suseno Sukoyono pada seminar Outreach “Benefits of Sustainable Fisheries Management in Indonesia” (Manfaat Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan di Indonesia), pada Rabu (22/2).

Dalam seminar tersebut, dipaparkan hasil kerjasama penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) KKP dengan University of California Santa Barbara (UCSB) yang menunjukkan perubahan positif akibat penerapan tata kelola berkelanjutan dan reformasi kebijakan perikanan di dalam negeri.

“Dari hasil penelitian, tampak nyata bahwa kebijakan Ibu Susi ini benar dan tepat, dan harus tetap dilakukan. Dalam diskusi, peserta dari dalam maupun luar negeri menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Indonesia itu menjadi model pengelolaan perikanan di negara lain,” ujar Suseno.

Untuk itu, Suseno mengimbau masyarakat terutama para stakeholders inti untuk mendukung kebijakan KKP karena kebijakan-kebijakan tersebut sudah teruji secara keilmuwan dan dikonfirmasi langsung oleh orang-orang yang mempunyai kepakaran kelas dunia.

“Hasil kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Lebih jauh diungkapkan Suseno bahwa penelitian menunjukkan adanya reformasi kebijakan dalam negeri dan kebijakan anti IUUF telah membuat peningkatan biomass laut Indonesia hingga 224%, peningkatan hasil tangkapan 100%, dan peningkatan keuntungan hingga USD3,7 miliar.

Sebaliknya, tanpa kebijakan anti IUUF, terjadi penurunan perikanan tangkap 52% dan penurunan keuntungan 66%. Penerapan kebijakan anti IUUF tanpa reformasi kebijakan dalam negeri menunjukkan tren penurunan perikanan tangkap sebesar 29% dan penurunan keuntungan 47%.

“Penerapan kebijakan anti IUUF berbarengan dengan reformasi kebijakan dalam negeri menunjukkan peningkatan perikanan tangkap sebanyak 25% dan peningkatan keuntungan hingga 22%,” jelasnya.

Peneliti Balitbang KP KKP Sonny Koeshendrajana mengatakan, penelitian telah dilakukan pada dua komoditas laut yaitu skipjack tuna dan blue swimming crab.

Kerjasama akan dilanjutkan dengan meneliti komoditas red snapper. Skipjack tuna dipilih untuk mewakili spesies highly mandatory atau spesies yang bermigrasi luas di banyak negara. Skipjack tuna juga merupakan produk ekspor perikanan andalan Indonesia, terutama untuk pengalengan, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Blue swimming crab merupakan produk perikanan yang 80% hasil tangkapannya diekspor ke luar negeri. Blue swimming crab itu juga merupakan komoditas andalan utama nelayan skala kecil Indonesia, sehingga perlu dilakukan konservasi. Adapun, red snapper dipilih karena komoditas ini adalah ikan karang yang beruaya lebih dari satu negara dan berada di wilayah yang rawan dengan upaya illegal fishing.

Reformasi perikanan

Di tempat yang sama Peneliti UCSB Prof. Dr. Chris Costello mengatakan, pemilihan komoditas yang berbeda ini dilakukan untuk menemukan berbagai cara terbaik untuk pengelolaan produk perikanan yang berbeda-beda di Indonesia.

“Saya pikir, Indonesia bisa menjadi pemimpin dalam reformasi kebijakan perikanan dunia. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah satu di antara negara perikanan terbesar dunia,” ungkap Costello.

Menariknya, lanjut Costello, kebijakan Indonesia sangat inovatif dan mereka memiliki komitmen untuk menerapkan kebijakan reformasi berlandaskan ilmu pengetahuan yang kuat. “Jadi kita dapat menggunakan data dan model baru yang sudah kita dapat dari penelitian dua jenis komoditas di Indonesia (skipjack tuna dan blue swimming crab),” ujar Costello.

Menurut Costello, larangan penggunaan pukat jaring (trawl), kebijakan anti IUUF, larangan transhipment di tengah laut, penenggelaman kapal asing sudah, dan berbagai isiatif KKP lainnya telah mendatangkan hasil yang baik.

Adapun Umi Mu’awanah, Peneliti Balitbang KP KKP berharap agar data yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan demi pembangunan ekonomi berkelanjutan ke depannya.

“Kita sudah melakukan reformasi perikanan, maka selanjutnya adalah bagaimana kita me-manage perikanan tuna tersebut, untuk keberlanjutan stok,” jelasnya.

Dijelaskan, untuk yang blue swimming crab tadi kita sudah presentasikan bahwa kebijakan kita terbukti secara theoretical dan menggunakan data yang ada, cukup memberikan dampak terhadap profit maupun biomass maupun sustainability dari catch atau production. (NSS)

316 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *