Gerai Terpadu : Nelayan Bisa Dapatkan Perizinan Kapal dan Fasilitas Pendanaan

Dengan pelaksanaan gerai terpadu ini, nelayan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, yaitu perizinan kapal perikanan dan akses permodalan nelayan.

MARINDO–Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan lkan dan Penempatan Alat Penangkapan lkan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri tersebut antara lain mengatur pelarangan penggunaan beberapa alat penangkapan ikan kelompok pukat hela dan pukat tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sementara untuk optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menteri tersebut, maka diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.1/SJ/PL.610/I/2017 kepada para gubernur, para kepala dinas provinsi yang membidangi kelautan dan perikanan dan para kepala unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Isi surat edaran adalah tentang Pendampingan Penggantian Alat Penangkapan Ikan Yang Dilarang Beroperasi Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 1 Januari 2017. Langkah-langkah pendampingan itu salah satunya memfasilitasi akses pendanaan dan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan non bank melalui Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel).

“Tujuan gerai permodalan nelayan adalah percepatan fasilitasi permodalan nelayan khususnya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Ritel bagi nelayan,” ujar Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP, Ir. Saifuddin, MMA, dalam siaran persnya yang diterima Maritim Indonesia, pada Jumat (24/2/17).

Untuk itu, kata Saifuddin, sejak tanggal 21 – 24 Februari 2017, KKP telah menyiapkan Gerai Permodalan Nelayan (Gemonel) di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidanglor yang berlokasi di Desa Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang, Jawa Tengah, yang dilaksanakan secara terpadu dengan Gerai Perizinan Kapal Perikanan Hasil Ukur Ulang.

Penyelenggaraan Gerai Terpadu Perizinan Kapal Perikanan Hasil Ukur Ulang dan Fasilitasi Pendanaan ini merupakan kali kedua di tahun 2017, setelah sebelumnya dilaksanakan di PPI Tegalsari Kota Tegal pada tanggal 6 -10 Pebruari 2017.

Pada pelaksanaan Gerai Terpadu yang dilaksanakan di Pelabuhan Klidanglor Batang, katanya, terdapat 33 nelayan yang telah siap memproses lebih lanjut dengan Bank Rakyat Indonesia dan 10 nelayan yang memanfaatkan skema khusus Bank Jateng dengan total nilai kebutuhan pembiayaan kurang lebih Rp 7 milyar.

“Mayoritas yang melakukan gerai terpadu ini adalah nelayan yang selama ini menggunakan cantrang. Mereka memanfaatkan kredit untuk mengganti alat tangkap dengan yang ramah lingkungan. Proposal yang sudah masuk sekitar 30 puluhan nelayan dan telah diterima, tinggal pihak perbankan survei di lapangan. Bahkan untuk satu nelayan siap dicairkan dengan jumlah kredit sebesar Rp 100 juta,” terang Saifuddin.

PNBP Rp 6,2 milyar

Sedangkan permohonan izin kapal hasil ukur ulang yang diproses pada Gerai Perizinan di Pelabuhan Klidanglor, Batang, tersebut telah diterbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 60 izin, Dokumen Cek Fisik Kapal 117 yang merupakan kapal perikanan Hasil Ukur Ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 64 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 15 kapal dan dengan potensi PNBP sebesar Rp 6,2 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin (tengah) di sela penyerahan dokumen kapal perikanan di Kabupaten Batang, Jateng.

“Gerai seperti ini merupakan kesempatan emas buat para pemilik kapal/nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap yang awalnya memiliki kapal izin daerah untuk segera beralih kapal izin pusat serta bisa kembali melaut sekaligus mendapatkan fasilitasi pendanaan perbankan di satu lokasi (one stop service),” katanya.

Gerai terpadu ini terlaksana hasil kerjasama yang baik antara KKP, Kemenhub, dan Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, Batang. Bahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Husni, SE, M.Pi sangat mendukung pelaksanaan program ini. [NSS]

521 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *