Saatnya Nelayan Tegal Manfaatkan Wilayah Tangkapan di Perbatasan

Selama ini dengan menggunakan cantrang rata-rata dalam 1 trip dengan waktu 2 bulan menghasilkan tangkapan ikan 18 ton. Sementara dengan menggunakan gillnet di Arafura rata-rata dalam 1 trip selama 20 hari menghasilkan tangkapan ikan 60 ton.

MARINDO–Nelayan Tegal dan sekitarnya, kini dapat menikmati layanan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang, terlebih bagi nelayan yang sebelumnya mempergunakan alat tangkap cantrang. Hal ini agar kapal-kapal nelayan dari Tegal dapat memanfaatkan sumberdaya ikan di Indonesia Timur dan daerah perbatasan dengan negara lain, dengan menggunakan alat penangkap ikan yang diizinkan oleh pemerintah.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ir. Saifuddin, MMA dalam siaran persnya yang diterima Maritim Indonesia mengungkapkan, gerai perizinan di Kota Tegal yang pertama di tahun 2017 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal hasil ukur ulang untuk dapat kembali melaut.

“Salah satunya adalah pemberian alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia untuk menggali sumber daya alam di negeri sendiri, sebagai contoh Natuna, Laut China Selatan, dan Laut Arafura,” ujar Saifuddin.

Untuk itu, lanjutnya, KKP mengharapkan agar pelaku usaha mengikuti jejak kapal-kapal yang telah mengikuti gerai dan telah beralih alat tangkap menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan. “Beberapa waktu lalu kami juga melakukan hal yang sama di Pati dan Batang,” tambah Saifuddin.

Berdasarkan testimoni beberapa pelaku usaha perikanan yang telah beralih alat tangkap, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet tidak kalah dari alat tangkap lain dalam hal perolehan ikan. Dicky, misalnya, pelaku usaha perikanan dari Tegal ini telah mengikuti gerai perizinan di Tegal tahun 2016 dan telah merasakan manfaat beralihnya alat tangkap dari cantrang di Laut Jawa menjadi gillnet di Laut Arafura, di mana keuntungannya bertambah besar.

Direktur Perizinan dan Kenelayan KKP Saifuddin berpose bersama pelaku usaha perikanan Tegal di sela gerai perizinan di kota tersebut.

Menurut Dicky, selama ini dengan menggunakan cantrang rata-rata dalam 1 trip dengan waktu 2 bulan menghasilkan tangkapan ikan 18 ton. Sementara dengan menggunakan gillnet di Arafura rata-rata dalam 1 trip selama 20 hari menghasilkan tangkapan ikan 60 ton. “Jadi ada kenaikan keuntungan dengan beralih alat tangkap dari cantrang,” tandas Dicky.

Hal yang sama dirasakan oleh Ruslani. Pelaku usaha perikanan yang juga dari Tegal ini menjelaskan, kapal-kapal yang beralih alat tangkap cantrang dan menangkap di Laut Arafura hanya membutuhkan waktu 1 minggu di daerah penangkapan dan hasilnya saat dilelang bisa mencapai Rp1,2 milyar.

Soal pelayanan perizinan pun disinggung Ruslani. Ia mengungkapkan, pelayanan cukup memuaskan karena kecepatan pengurusan izin dan juga kemudahan saat gerai berlangsung di Kota Tegal. “Harapan saya gerai di Tegal bisa berlanjut dan dilaksanakan kembali untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Buku Kapal Perikanan (BKP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),” ujar Ruslani.

Gerai perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, ini telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 50 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 104 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 34 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 19 kapal dan dengan potensi PNBP Rp 4 milyar.

Gerai yang dilaksanakan pada 27 Pebruari sampai 3 Maret 2017, ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang. “Gerai ini merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP,” tambah Saifuddin.

Menurutnya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka, bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan diluar ketentuan. [NSS]

715 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *