Nunggak Rp 64,91 Milyar, Pelni Terancam Masuk Daftar Hitam

Pelni akan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kemenhub untuk kewajiban tersebut.

MARINDO–Inspektorat Jenderal, Kementerian Perhubungan, meminta PT. Pelni untuk segera melunasi kewajiban kepada negara sebesar Rp.64,91 miliar atau 40,85 % dari total temuan kerugian negara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 158,9 Miliar. Kerugian negara tersebut adalah terkait kelebihan pembayaran pekerjaan PSO angkutan perintis dan hutang PNBP yang belum dibayar.

“Saya berharap BUMN di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta nasional dalam menindaklanjuti hasil temuan, baik hasil temuan yang dilakukan oleh Itjen Kementerian Perhubungan, BPKP maupun BPK,” ujar Cris Kuntadi, Irjen Kementerian Perhubungan, dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub), Jumat (3/3).

Cris memberi waktu hingga 20 hari ke depan, jika sampai batas waktu yang telah ditentukan PT. Pelni belum membayar, maka akan direkomendasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk memasukkan PT Pelni ke dalam daftar hitam/black list dan mengumumkan di LKPP, sehingga perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan pekerjaan selama 2 tahun.

“Perlu menjadi perhatian bersama bahwa dengan ditetapkannya perusahaan tersebut ke dalam daftar hitam, bukan berarti kewajibannya kepada negara bisa terhapus, perusahaan tersebut tetap harus menyetorkan nilai kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut ke kas negara,” tandas Cris Kuntadi.

Menurut Cris, dalam tahun anggaran 2016 jumlah auditi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang harus diaudit sebanyak 617 unit kerja. Tidak semua unit kerja dapat dilakukan audit, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran dan waktu. “Sehingga dalam menentukan unit kerja yang akan dilakukan audit dipilih dengan skala prioritas yang beresiko tertinggi,” katanya.

Dalam menentukan skala prioritas, lanjut Cris, Itjen Kementerian Perhubungan menentukan lima faktor-faktor utama yang harus menjadi perhatian yaitu jumlah anggaran dengan bobot 35%, kondisi internal 20%, audit sebelumnya 25%, penerimanan PNBP tahun sebelumnya 10% dan letak geografis 10%. Selain itu, bagi auditi yang dalam dua tahun belum dilakukan audit akan menjadi prioritas utama.

Anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2016 sendiri setelah dikurangi pemotongan anggaran dan penghematant adalah sebesar Rp 92,60 milyar dan realisasi daya serap mencapai 97,33%. Capaian daya serap Inspektorat Jenderal ini tertinggi dari seluruh unit kerja eselon I dan di atas rata-rata daya serap Kementerian Perhubungan tahun 2016 yang hanya mencapai sebesar 82,68 %.

Terkait tunggakan Pelni, Cris sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT. Pelni untuk segera menyelesaikan hasil temuan Itjen yang terkait dengan kerugian negara.

Menanggapi hasil temuan Itjen Kemenhub tersebut, Manajer Komunkasi dan Hubungan Kelembagaan Pelni Akhmad Sujadi mengatakan, Pelni akan berkoordinasi dengan Irjen Kemenhub untuk kewajiban tersebut. “Sebagai BUMN, Pelni akan taat pada regulasi,” kata Akhmad Sujadi. [NSS]

493 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *