Gerai Belawan : KKP Sosialisasikan Asuransi dan Transparansi Laporan Pajak

Pada gerai perizinan kapal di Belawan, KKP juga melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal untuk memperhatikan asuransi bagi ABK. Sementara untuk asuransi nelayan kecil, pemerintah (KKP) secara bertahap telah membantu dengan program asuransi nelayan.

MARINDO–Program “jemput bola” untuk gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terakhir, gerai perizinan yang dipusatkan di sentra nelayan tersebut dilangsungkan pada 13-17 Maret 2017 di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Gerai yang dilakukan selama lima hari itu telah menghasilkan Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan sebanyak Rp 5 milyar, dengan dokumen yang diterbitkan terdiri dari Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 43 dokumen, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 25 dokumen, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 18 dokumen, dan Cek Fisik kapal sebanyak 86 dokumen.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Ir. Saifuddin, MMA, mengungkapkan, gerai perizinan kapal perikanan dilakukan dalam rangka penataan sistem perizinan kapal perikanan di Tanah Air. Terang saja, selama ini banyak kapal perikanan dengan bobot di atas 30 GT, tetapi tertulis dalam dokumen di bawah 30 GT (mark down) sehingga banyak merugikan negara.

“Kami telah menyiapkan gerai perizinan untuk kapal perikanan yang telah diukur ulang oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang beralih dari izin daerah ke izin pusat, yaitu menjadi kapal di atas 30 GT. Proses ini kami jamin secara transparan dan cepat,” ujar Saifuddin dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia, Jumat (17/3/17).

Saifuddin berharap, dengan adanya gerai perizinan kapal hasil ukur ulang yang selama ini dilaksankan secara maraton di sentra-sentra nelayan, khususnya bagi pemilik kapal telah diukur ulang dan telah diterbitkan izin SIUP dan SIPI-nya, secara transparansi dapat melaporkan hasil tangkapan yang benar serta dapat meningkatkan taraf hidup ABK, salah satunya dengan asuransi nelayan.

Sembiring, seorang pemilik kapal perikanan di PPS Belawan mengatakan, pelaksanaan gerai ini sangat membantu bagi pemilik kapal. Namun ia berharap syarat pelaksanaan ukur ulang di wilayah Belawan, yang terkait dengan Ditjen Hubla (KSOP Belawan), agar lebih cepat dan transparan.

Hal yang sama diungkapkan pemilik kapal perikanan lainnya, Ronald Susilo. Ia mengatakan, pada dasarnya pelaksanaan gerai ini sangat baik, akan tetapi perlu adanya penguatan terkait penerbitan buku kapal lebih sigap lagi. “Adanya gerai di tempat nelayan memang sangat membantu kami pelaku usaha, namun kami harap pelayanannya lebih sigap lagi,” katanya.

Sementara itu, Zulfahri Siagian, pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumatera Utara mengatakan, integritas dan kerja sama tim gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang sangat baik. “Dengan adanya gerai perizinan di Belawan sangat membantu sekali dalam proses izin kapal-kapal kawasan Sumut,” ujarnya.

Saifuddin menambahkan, gerai ini memang untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal hasil ukur ulang agar kapal-kapal ikan dapat melaut kembali. Salah satunya adalah pemberian alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia seperti di Natuna, Laut China Selatan, dan Selat Karimata. Ia berharap agar kapal-kapal lain segera mengikuti dan melakukan ukur ulang serta mengajukan perizinannya.

Sosialisasi asuransi

Lebih jauh Saifuddin juga menjelaskan, pada acara gerai tersebut, pihaknya melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal untuk memperhatikan asuransi bagi ABK. Sementara untuk asuransi nelayan kecil, pemerintah (KKP) secara bertahap telah membantu dengan program asuransi nelayan.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan untuk transparansi hasil tangkapan agar pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai riel serta pendapatan negara meningkat, baik PPN dan PPh, serta stock ikan di setiap WPP terpantau dengan baik. “KKP juga tengah mempertimbangkan adanya usulan dari pelaku usaha menengah kapal 30-40 GT yang membutuhkan fasilitas pihak bank untuk bantuan modal operasional,” tambahnya.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Safuddin memberikan dokumen perizinan bagi pelaku usaha perikanan di Belawan, Sumut.

Seperti diketahui, gerai perizinan kapal perikanan hasil pengukuran ulang merupakan implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkapan Ikan Hasil Pengukuran Ulang, dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan.

“Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan,” tutup Saifuddin. [NSS]

556 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *