Nelayan Pati : Gillnet Tidak Kalah Dari Cantrang Dalam Perolehan Ikan

Gerai perizinan di Kabupaten Pati telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 60 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 107, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 31 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) 18 kapal, dengan potensi PNBP Rp 3,2 milyar.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Gerai perizinan kali kedua di Kabupaten tersebut dilaksanakan pada 21-25 Maret 2017 di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Keistimewaan gerai di Kabupaten Pati dan sekitarnya ini adalah gerai bagi nelayan yang sebelumnya mempergunakan alat tangkap cantrang yang telah beralaih menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet dan purse seine.

Purnomo, salah satu pemilik kapal perikanan yang mengikuti gerai tahun sebelumnya, mengatakan, pelaku usaha perikanan yang telah beralih alat tangkap yang ramah lingkungan seperti gillnet tidak kalah dari alat tangkap cantrang dalam hal perolehan ikan. Kapal miliknya yang berubah menjadi gillnet di Selat Makassar, akunya, rata-rata dalam 1 trip selama 60 hari bisa menghasilkan tangkapan ikan 90 ton dan hasilnya saat dilelang bisa mencapai Rp 900 juta.

Sementara sebelumnya dengan menggunakan cantrang di Laut Jawa, lanjutnya, rata-rata dalam 1 trip selama 30 hari menghasilkan tangkapan ikan 40 ton dan hasilnya saat dilelang sebesar Rp 250 juta. “Jadi kami merasakan manfaat dengan beralih alat tangkap dari cantrang di mana mengalami kenaikan keuntungan,” tandas Purnomo.

Hal yang sama dirasakan Martono, yang telah beralih alat tangkap menjadi purse seine. Martono yang mengoperasikan kapalnya di Laut Arafura menjelaskan, dengan alat tangkap purse seine di Laut Arafura dalam 1 trip selama 60 hari bisa menghasilkan tangkapan ikan sampai 150 ton dan hasilnya saat dilelang bisa mencapai Rp 1,5 Milyar.

“Memang betul dengan menangkap di Laut Arafura ada kenaikan biaya operasional, namun juga ada kenaikan hasil tangkapan,” ujar Martono.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, Ir. Saifuddin, MMA, mengatakan, gerai perizinan di DKP Kabupaten Pati telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 60 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 107 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 31 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 18 kapal, dengan potensi PNBP Rp 3,2 milyar.

Saifuddin juga menyampaikan, dengan adanya gerai perizinan kapal hasil ukur ulang yang selama ini dilaksanakan secara maraton di sentra-sentra nelayan, khususnya bagi pemilik kapal telah diukur ulang dan telah diterbitkan izin SIUP dan SIPI-nya, secara transparansi harus melaporkan hasil tangkapan yang benar serta dapat menggambarkan taraf hidup ABK.

“Pemilik kapal diharapkan juga meningkatkan transparansi hasil tangkapan agar pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sesuai riel serta pendapatan negara meningkat, baik PPN dan PPh, serta stock ikan di setiap WPP terpantau dengan baik,” ujar Saifuddin.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin berpose bersama para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pati, di sela gerai perizinan kapal perikanan di Kabupaten tersebut.

Seperti diketahui, gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Kata Saifuddin, gerai ini merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan. [NSS]

775 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *