KKP Ajak Pemilik Kapal Perikanan Asuransikan Nelayan

Pemerintah berharap untuk tahun kedua, pembayaran premi asuransi dapat dilanjutkan secara mandiri oleh nelayan atau pemilik kapal.

MARINDO–Di sela acara gerai perizinan kapal perikanan di Kota Manado, Sulawesi Utara, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melakukan sosialisasi pentingnya asuransi bagi nelayan. Profesi nelayan yang rawan kecelakaan saat menangkap ikan di tengah laut, perlu mendapat perlindungan melalui asuransi.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin MMA menghimbau bagi pemilik kapal 10 sampai 30 GT yang izin daerah maupun 30 GT ke atas, untuk turut mengasuransikan ABK-nya secara mandiri. Pemerintah, dalam hal ini KKP, telah melakukan ‘pancingan’ berupa pembayaran premi asuransi bagi ratusan ribu nelayan selama tahun 2016 dan 2017. Namun setelah itu, KKP beerharap nelayan dapat melanjutkan pembayaran premi tersebut.

“Program asuransi dan kartu nelayan bagi kapal 10 GT ke bawah tahun 2016 sampai 2017 yang telah difasilitasi oleh pemerintah berjalan dengan baik, dan untuk tahun kedua program ini diharapkan dilanjutkan secara mandiri oleh nelayan,” kata Saifuddin dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia seusai acara Gerai Perizinan Kapal Perikanan di Manado, Kamis (6/4/17).

Menurut Saifuddin, program asuransi yang telah digelontorkan oleh KKP sejak tahun 2016 telah dirasakan manfaatnya oleh nelayan. Ramli Labodu, seorang nelayan Ketinting asal Manado, misalnya, telah merasakan manfaat dari kartu nelayan yang memperoleh asuransi.

Manfaat dari kartu asuransi nelayan juga dirasakan oleh pihak keluarga Pitress Bongkitang dan Max Lasaru. Dua keluarga nelayan tersebut sedang mengurus proses klaim meninggal dunia akibat sakit untuk memperoleh santunan senilai Rp 160 juta.

Ya, dengan premi dibayar Rp 175 ribu per tahun, nelayan mendapat klaim atas pertanggungan kecelakaan maupun meninggal secara alamih. Jika meninggal di laut mendapatkan Rp 200 juta, mati alamiah di darat Rp 160 juta. Cacat tetap Rp 100 juta dan biaya pengobatan sampai sembuh.

Seperti diketahui, KKP telah menggulirkan program asuransi nelayan. Awalnya, ditargetkan satu juta nelayan untuk tahun 2016. Namun karena ada efisiensi APBN sampai tiga kali, maka turun menjadi 600 ribu nelayan. Selanjutnya karena proses penyesuaian anggaran, sehingga butuh waktu di mana bekerja 107 hari, mulai Oktober. Hingga Desember 2016, maka yang terealisasi hanya 409 ribu saja.

Gerai perizinan

Sementara itu pada pelaksanaan Gerai Perizinan Terpadu yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa Kota Manado pada 2-6 April 2017, itu telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 25 dokumen, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 23 dokumen, Buku Kapal Perikanan (BKP) 13 dokumen, dan cek fisik 33 dengan perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 2,1 milyar.

Menurut Saifuddin, pengukuran ulang dilakukan sebagai upaya penataan pemanfaatan sumber daya alam sektor kelautan dan perikanan. Pasalnya, saat ini banyak para

Seorang nelayan asal Manado yang telah mendapatkan kartu dan asuransi nelayan.

pemilik kapal melakukan ‘mark down’ atau penurunan ukuran kapal atau gross tonage (GT). Hal ini dilakukan untuk menghindari pungutan perikanan sektor kelautan dan perikanan PNBP hingga mendapatkan subsidi BBM.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Tinneke Adam dan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa Audi Dien, sangat mendukung program gerai perizinan kapal perikanan di daerah ini.

Saifuddin meminta kesempatan seperti ini sebaiknya dimanfaatkan oleh para pemilik kapal dan pelaku usaha di bidang perikanan tangkap. Dengan demikian, yang awalnya memiliki kapal izin daerah dapat segera beralih kapal menjadi izin pusat, sehingga bisa kembali melaut mengisi di WPP NRI, sekaligus mendapatkan fasilitasi pendanaan asuransi nelayan di satu lokasi (one stop service) bagi Anak Buah Kapal (ABK) tersebut.

Seorang pemilik kapal bernama Albert Wewengkang mengatakan, pelaksanaan gerai ini sangat membantu pemilik kapal dan ABK untuk segera memperoleh SIPI untuk melaut. Namun ia berharap perlu adanya kordinasi terkait pelaksanaan cek fisik dan penerbitan Buku Kapal Perikanan (BKP), karena untuk verifikasi ulang kapal (banyak) sedang melaksanakan docking.

Hal yang sama juga disampaikan Zakaria, pemilik KM. Mikhael. Ia sangat antusias menyambut gerai pendataan kapal mellaui hasil ukur ulang ini dan siap melaksanakan aturan yang diterapkan pemerintah. Ia meminta dengan peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat, khususnya perizinan, harus berimbang dengan pelayanan saat gerai berlangsung.

Seperti diketahui, gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Kata Saifuddin, gerai ini merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di KKP. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal atau nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan. [NSS]

637 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *