Hasil Gerai Perizinan Kapal Perikanan Capai Rp 121 Milyar

PNBP KKP pada 2016 meningkat menjadi Rp357,88 milyar atau naik sekitar 463% dari PNBP 2015, yang hanya Rp 77,47 milyar.

MARINDO—Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan upaya agar proses perizinan berjalan cepat, mudah, transparan dan terkendali, di antaranya melalui implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), melalui gerai perizinan kapal perikanan.

Sebelumnya, pada tahun 2016 DJPT telah membuka gerai perizinan di 32 lokasi, sementara pada tahun 2017 akan dibuka di 30 lokasi. Hasil pelaksanaan gerai pada tahun 2016 di 32 lokasi tersebut mencapai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp86 miliar, menerbitkan 1.153 SIUP, 1.007 SIPI, dan 44 SIKPI, serta 1.019 BKP.

Sementara itu, hingga tanggal 11 April 2017, DJPT telah melaksanakan gerai perizinan di 11 lokasi yang menerbitkan 539 SIUP, 375 SIPI dan 4 SIKPI dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp35 miliar. “Minggu ini juga tengah berlangsung gerai perizinan di Palembang, Sumatera Selatan,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/4/17).

Menurut Sjarief, konsep pelaksanaan gerai perizinan mengusung one stop solution di mana KKP, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai.

Sjarief juga menguraikan, penataan perizinan terhadap kapal perikanan bukan tanpa alasan, namun dilakukan juga untuk menyelamatkan sumber daya ikan dari kerusakan akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Mekanisme perizinan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia tentang percepatan proses perizinan dan penyederhanaan dokumen kapal perikanan. Peraturan tentang pengurusan perizinan reguler diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap.

KKP juga terus berkomitmen untuk menindak tegas pemilik kapal ‘nakal’ yang melakukan markdown kapal perikanan. Berangkat dari hal tersebut, KKP mengusung pelaksanaan gerai perizinan untuk penataan ulang kapal perikanan hasil pengukuran ulang.

“Kita harus optimis karena banyak perubahan yang sudah kita lakukan. Salah satunya menata perizinan melalui gerai perizinan kapal hasil ukur ulang di daerah. Tidak ada lagi pemilik kapal yang bisa main-main ukuran kapal karena akan kita tindak tegas,” katanya.

Capaian PNBP pada sektor sumber daya alam perikanan pada tahun 2015 tercatat senilai Rp77,47 miliar. Hal ini tak lain karena imbas dari kebijakan KKP memerangi IUUF melalui moratorium kapal asing. Meski demikian, PNBP KKP pada 2016 meningkat menjadi Rp357,88 miliar atau naik sekitar 463% dari PNBP 2015. Peningkatan ini juga terjadi karena dibukanya gerai perizinan untuk pendaftaran dan pengukuran ulang kapal-kapal perikanan, sehingga meningkatkan pemasukan bagi negara.

Sjarief mengaku optimis untuk mencapai target PNBP pada tahun 2017 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Data DJPT menyebutkan hingga bulan April 2017, realisasi PNBP tercatat sudah mencapai Rp85,49 miliar.

“Jika reformasi perizinan benar, produktivitas akan benar, nilai ekonomi meningkat, dan PNBP kita meningkat. Pastinya bagi hasilnya dengan pemilik dan pelaku nelayan dan ABK-nya juga benar. Kesejahteraan meningkat, perikanan kita juga berkelanjutan,” tandas Sjarief. [NSS]

563 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *