Kerugian Capai Rp 10 Triliun Per Tahun, KKP Perlu Revitalisasi Pelabuhan Perikanan

Sebanyak 8 persen dari total nasional ikan yang dibuang karena mutunya kurang. Selain alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan, juga sarana di pelabuhan yang sangat rendah sehingga menurunkan kualitas ikan dan berakibat kerugian (loss) hasil tangkapan tersebut.

MARINDO–Karena rendahnya mutu pelabuhan dan sarana alat penangkapan perikanan, tingkat kerugian produksi perikanan mencapai 530 ribu ton atau setara dengan Rp 10 trilun per tahun. Untuk itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan.

“Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan melakukan revitalisasi pelabuhan perikanan guna meningkatkan kualitas mutu produk kelautan dan perikanan,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja saat konferensi pers, di Jakarta, pekan lalu (26/4/17).

Menurut Sjarief, pelaksanaan revitalisasi ini akan dilakukan di 36 pelabuhan seluruh Indonesia dengan anggaran senilai Rp 70,7 Miliar. Proses revitalisasi rencananya akan dimulai pada Mei 2017 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2017. Dari ke 36 pelabuhan tersebut, 16 di antaranya merupakan pelabuhan perikanan yang dikelola pemerintah pusat, 20 lainnya dikelola pemerintah daerah.

Pelabuhan perikanan memang memilikli peranan strategis dalam perikanan tangkap dan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan. Revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan lantai, penambahan selasar, penambahan dinding, fasilitas penunjang dan ice flake machine. “Ini sepert terlihat sepele, tapi sebenarnya penting bagaimana awal produk kelautan dan perikanan dimulai. Terutama kebersihannya,” ungkap Sjarief.

Revitalisasi pelabuhan perikanan, lanjut Sjarief, sekaligus mengajak nelayan dan para stakeholder perikanan untuk berpikir tentang pengelolaan produk perikanan, mulai dari proses penangkapan, penanganan di atas kapal, pembongkaran dan pemasaran ikan yang tidak menerapkan prinsip jaminan mutu.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana berkunjung ke pelabuhan perikanan agar tidak bau ikan, tapi pulang dengan membawa ikan yang banyak dengan kualitas yang bagus dan higienis”, jelas Sjarief.

Berdasarkan data Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KKP), sebanyak 8 persen dari total nasional ikan yang dibuang karena mutunya kurang. Selain alat tangkap yang digunakan tidak ramah lingkungan, juga sarana di pelabuhan yang sangat rendah sehingga menurunkan kualitas ikan dan berakibat kerugian (loss) hasil tangkapan tersebut.

Pembinaan nelayan

Lebih jauh Sjarief pun menginginkan adanya pembinaan kepada nelayan dan pengguna pelabuhan lainnya untuk memperbaiki perilaku dan kebiasaan dalam menjaga produk kelautan dan perikanan yang berkualitas. Nantinya, katanya, akan ada marinir yang turut serta dalam membina, yang didampingi SDM dari sektor kelautan dan perikanan.

“Pembinaaan nanti dengan marinir agar ada kedisiplinan. Kami ingin mengadopsi itu, membentuk perilaku yang baik, menghormati profesi nelayan dan ikan dengan cara yang baik,” katanya.

Sebagai informasi, saat ini terdapat 816 pelabuhan perikanan yang ada di Indonesia, yang terdiri dari 7 pelabuhan perikanan samudera, 17 pelabuhan perikanan nusantara, 32 pelabuhan perikanan pantai, 12 pangkalan pendaratan ikan, 2 pelabuhan perikanan swasta dan 746 pelabuhan yang belum terklasifikasi kelasnya.

Dari ke 816 pelabuhan tersebut, 483 diantaranya layak guna, dan 333 tidak layak. “Oleh karena itu dilakukan klarisifikasi bersama seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan pada awal Mei 2017. Hasilnya nanti sebagai dasar penetapan kelas pelabuhan,” jelas Sjarief.

Dengan meningkatkan mutu dan higienitas, diharapkan produk kelautan dan perikanan Indonesia dapat menembus pasar Eropa. Selama tiga tahun ke depan, pemerintah akan merevitalisasi 156 pelabuhan, tahun ini 36, 60 pelabuhan pada 2018 dan 60 pelabuhan pada 2019.

Kualitas pelabuhan perikanan yang higienis sesuai dengan standar TPI higienis yang tertuang dalam regulasi FAO tahun 2009 tentang Code of Practice for Fish and Fisheries Product. Aturan tersebut telah diratifikasi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.57 tahun 2015 tentang sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan No.52A tahun 2013. Selain itu, Uni Eropa juga telah menerapkan standar mutu produk perikanan yang harus dipenuhi oleh eksportirnya. Aturan ini tercatat dalam Regulation EC No.854/2004. [NSS]

581 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *