Soal Larangan Cantrang, Menteri Susi Akan Dipanggil Presiden

Presiden Jokowi akan segera mengevaluasi dan melihat langsung ke lapangan guna menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah terkait dengan alat tangkap cantrang.

MARINDO–Pelarangan alat tangkap cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terus menuai protes dari masyarakat kelautan dan perikanan. Akibat pelarangan ini, nelayan tidak bisa melaut, sementara di sisi lain tidak disediakannya mata pencaharian alternatif untuk nelayan.

Keruan saja, kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 2015 itu mengundang tanya Presiden Joko Widodo. Rencananya, Presiden akan segera meemanggil Menteri asal Pangandaran itu untuk menanyakan kondisi sebenarnya di lapangan terkait protes nelayan terhadap kebijakan tersebut.

“Presiden Joko Widodo berjanji bahwa pemerintah akan berusaha memberikan solusi yang terbaik untuk para nelayan. Untuk itu Presiden akan bertemu dulu dengan Menteri Susi,” ujar Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran persnya, pekan lalu (26/4/17).

Menurut Bey, Presiden Jokowi akan memberikan solusi yang paling baik untuk nelayan. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti, yang ditentang sejumlah pihak karena melarang nelayan tradisional menggunakan jaring penangkap ikan atau cantrang itu, akan dicarian solusinya.

Namun, Presiden mengakui bahwa dirinya belum bertemu secara langsung dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk membicarakan kebijakannya yang dianggap mempersulit nelayan tersebut. Oleh sebab itu, Presiden akan segera mengevaluasi dan melihat langsung ke lapangan guna menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“Saya akan lihat dulu lapangannya seperti apa. Saya akan mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi saya belum berbicara dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, nanti kalau sudah berbicara dengan menteri, saya akan sampaikan kebijakan untuk cantrang ini apa,” ujar Presiden seperti diungkapkan Bey Machmudin.

Sebelumnya, organisasi keagamaan Muhammadiyah dan sejumlah organisasi nelayan melaporkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ke Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia karena dianggap merugikan sektor perikanan terutama nelayan yang belakangan kehilangan mata pencahariannya.

“Tujuan kami melaporkan Susi Pudjiastuti adalah untuk memberikan informasi dampak kebijakan Susi Pudjiastuti telah melahirkan kemiskinan, pengangguran dan PHK terhadap tenaga kerja di industri perikanan bahkan rentan konflik antarnelayan maupun masyarakat,” ungkap Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa lewat keterangan tertulisnya yang diterima Maritim, pekan lalu (25/4).

FNI sendiri terdiri dari Divisi Advokasi Buruh dan Nelayan Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Pesisir Indonesia, Global Base Review (GBR), Katam Indonesia, Front Nelayan Bersatu, Komite Laut dan Komunitas Nelayan Bajo Sumbawa, Indonesia Kita (IK), Masyarakat Nelayan Sumbawa, Rukun Nelayan Lamongan dan Komunitas Keluarga Kerang Indonesia.

Menurut Rusdianto, terdapat sejumlah regulasi dari Menteri Susi yang menghambat mata pencaharian nelayan. Padahal potensi ekonomi perikanan bisa membuka lapangan kerja tambahan bagi 20 juta kepala keluarga di desa-desa pesisir dengan potensi tangkapan 60 juta ton ikan per tahun dan bisa menyumbang devisa 240 miliar dolar AS.

Selain soal pelarangann cantrang, kata Rusdianto, beberapa peraturan dari KKP yang menghambat nelayan seperti Permen KP No 56 Tahun 2014, Permen KP No 57 Tahun 2014, Permen KP No 71 tahun 2016, Permen KP No 32 Tahun 2016, PP No 75 Tahun 2016, UU Perikanan Pasal 92 dan Peraturan Perum Perindo.

“Alat tangkap ikan nelayan dilarang, perahunya dibatasi, nelayan ditangkap dan dipenjarakan, dituduh kerja sama dengan asing sehingga berakibat pada anak-anak nelayan mengalami putus sekolah, istri dan mertua mereka tak lagi berjualan ikan bakulan. Berbagai aturan yang dikeluarkan KKP sejak November 2014 telah mematikan usaha nelayan, unit pengolahan ikan dan pembudidaya ikan,” bebernya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Meneger Nasution mengatakan akan menindaklanjuti laporan atas Menteri Susi. Komnas HAM akan meninjau lokasi sentra perikanan. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara detail dalam rangka mengumpulkan data pelanggaran yang dilakukan.

Komnas HAM, kata Meneger, akan mengadakan kajian khusus dalam bentuk FGD tentang masalah Permen 71 tahun 2016 beserta permen lainnya yang menjadi produk Menteri Susi sebelum mengeluarkan rekomendasi. Komnas HAM akan selalu berpihak pada hak-hak rakyat yang dirampas oleh siapapun.

Seperti diketahui, Menteri Susi melarang nelayan menangkap dengan menggunakan alat tagkap cantrang dengan Permen No 51/2015. Dalam peraturan itu, sebagai gantinya, KKP membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang dianggap lebih ramah lingkungan. Namun persoalannya, dua tahun sudah kebijakan itu berjalan, KKP belum optimal dalam hal pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang.

Data dari Kantor Staf Kepresidenan mencatat, hingga April 2017, baru sebanyak 605 nelayan dan 3 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP. Itu artinya masih di bawah 10 persen dari total nelayan di Indonesia yang dibagikan. [NSS]

401 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *