KNTI : KKP Abai Terhadap Kondisi Nelayan Kecil

Prosentase kredit macet (NPL) pada UMKM sektor perikanan pun menunjukkan kenaikan, yakni dari 3,77 % di tahun 2014 menjadi 4,05 % tahun 2015, dan naik lagi hingga menjadi 4,40 % di tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan kelesuan kinerja UMKM sektor perikanan.

MARINDO–Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) abai terhadap kondisi nelayan kecil. Setumpuk masalah yang tak terurai yakni, penyelesaian alih alat tangkap cantrang, sengkarutnya distribusi bantuan kapal, penangkapan nelayan kecil di Aceh dan sejumlah daerah oleh aparat, skema perlindungan sosial bagi nelayan yang belum sigap di saat cuaca ekstrem, dan akses permodalan serta pasar yang diskriminatif.

Niko Amrullah, Wasekjen KNTI di Jakarta, Jumat (28/04), mengatakan, pemerintah khususnya KKP sebaiknya mulai memperkuat program-program yang berorientasi pada kesejahteraan nelayan yang harus dibarengi dengan proses monitoring dan evaluasi yang baik, agar program yang dijalankan tepat sasaran dan jelas output dan outcome-nya bagi nelayan kecil dan tradisional.

Niko menambahkan, prosentase kredit macet (NPL) pada UMKM sektor perikanan pun menunjukkan kenaikan, yakni dari 3,77 % di tahun 2014 menjadi 4,05 % tahun 2015, dan naik lagi hingga menjadi 4,40 % di tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan kelesuan kinerja UMKM sektor perikanan, yang tak lain halnya membutuhkan peningkatan kapasitas SDM dan juga pasar yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Ada tiga aspek, menurut Niko, yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Pertama, peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Aspek ini mengedepankan pemenuhan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat pesisir.

Kedua, penguatan ekonomi lokal, bahwa kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) menjadi katalisator pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan ketiga, perlunya menghormati bahkan menguatkan budaya dan kearifan lokal sebagai bentuk pembangunan partisipatif ”, pungkas Niko.

Abaikan rekomendasi ORI

Sementara itu di tempat terpisah, Bambang Wicaksana, Koordinator FNB (Front Nelayan Bersatu) menyatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengabaikan rekomedasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang memintanya menunda pemberlakukan Permen KP No. 2 Tahun 2015 soal Larangan Cantrang.

Padahal ORI, kata Bmbang, telah memberikan rekomendsi masa transisi pelaksanaan pelarangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik kepada para nelayan terdampak, dengan menunda pemberlakuan Permen KP No. 2/2015 serta menerbitkan peraturan yang baru dengan mengacu pada aturan-aturan pembentukan perundangan yang berlaku, rumusan peraturan yang lebih baik dan memuat masa transisi kepada terdampak sekurangnya 2 tahun.

Menurut Bambang, kenyataan yang terjadi adalah Men-KP Susi tidak pernah menunda atau mencabut pemberlakuan Permen KP No 2/2015 yang dibuktikan dengan dokumen resmi negara yang sederajat. Permen KP No 2/2015 yang kemudian diganti dengan Permen KP No. 71/2016 tetap dijalankan tanpa melalui tahapan yang telah disarankan ORI.

“Bahkan masa transisi selama 2 tahun di dalam peraturan baru diputar balik seolah-olah ORI hanya menyarankan jangka waktu tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menganggap bahwa Men-KP Susi telah melakukan pembohongan publik demi memuluskan ambisi pribadinya,” ucap Bambang. [NSS]

443 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *