Perikanan Budidaya Jadi Penopang Ketahanan Pangan Nasional

Tahun 2017 program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota.

MARINDO—Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah memantapkan program prioritas Tahun 2017 untuk mendorong pembangunan perikanan budidaya nasional. Hal ini dilakukan agar lebih berperan dalam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto mengatakan, efektifitas penggunaan anggaran harus mampu diukur dengan menilai dampaknya terhadap peningkatan produktivitas ekonomi (mikro maupun makro). Untuk itu kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan bagiamana anggaran diarahkan untuk mengikuti tugas dan fungsi (money follow function), tapi harus didasarkan pada prioritas program (money follow priority program).

Menurut Slamet, sub sektor perikanan budidaya memiliki nilai strategis dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional saat ini. Tantangan nasional terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, dan kedaulatan nasional saat ini menjadi perhatian serius Pemerintah. Dengan pertimbangan itu, Slamet menilai sebagai sektor produktif perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan tersebut.

Perikanan budidaya, lanjutnya, memiliki nilai strategis yang komplek, mulai dari nilai ekonomi, sosial bahkan aspek geopolitik khususnya dalam memperkuat kedaulatan yang berbasis pada pendekatan kesejahateraan). Hal ini menjadi PR untuk benar-benar mengimplementasikan program prioritas perikanan budidaya secara efefktif dan efisien, sehingga berdampak pada percepatan pergerakan ekonomi nasional.

“Terkait pertumbuhan ekonomi, kita punya PR bagaimana memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap PDB nasional. Tahun ini PDB Perikanan diproyeksikan memberikan share sebesar 8 persen terhadap PDB nasional,” ujar Slamet saat memberikan sambutan pada acara Rakor Koordinasi Perikanan Budidaya di Hotel Grand Serpong, Senin (8/5).

Nilai produksi meningkat

Untuk menopang ketahanan pangan nasional, DJPB memiliki PR bagaimana meningkatkan produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Tahun ini tingkat konsumsi ikan diproyeksikan lebih dari 47,12 kg perkapita/tahun. Di mana sekitar 60 persen suplai akan bergantung pada produksi hasil budidaya.

Secara makro, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh International Trade Center (2017) menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2012-2016, total nilai ekspor komoditas perikanan nasional (HS 03) mengalami kenaikan rata-rata pertahun sebesar 2 persen. Tahun 2016 total nilai ekspor komoditas perikanan nasional mencapai US$ 2,9 milyar, di mana dari nilai tersebut sub sektor perikanan budidaya mendominasi dengan memberikan share sebesar 60,03 persen terhadap total nilai ekspor perikanan nasional.

Sementara itu, realisasi kinerja perikanan budidaya hingga triwulan pertama tahun 2017 tercatat masing-masing yaitu, realisasi volume produksi perikanan budidaya mencapai 3,97 juta ton. Angka ini meningkat 3,11 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,85 juta ton.

Selain itu, realisasi nilai produksi perikanan budidaya senilai Rp 30,9 trilyun. Angka ini meningkat 37 persen dalam kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 22,5 trilyun. Hal demikian juga terjadi pada angka nilai tukar usaha pembudidaya ikan (NTUPi) sebesar 109,8 yang mengindikasikan bahwa usaha budidaya tergolong efisien.

Produksi ikan hias mencapai 350,45 juta ekor dengan nilai produksi mencapai 2,48 milyar rupiah atau meningkat 7,47 persen dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 326,10 juta ekor dengan nilai 2,24 milyar rupiah.

Menurut Slamet, Tahun 2017 program prioritas perikanan budidaya akan diarahkan untuk mendukung secara langsung pembangunan perikanan budidaya di 34 Propinsi dan mencover sebanyak 173 Kabupaten/Kota. Program tersebut yaitu dukungan 100 juta ekor benih bagi pembudidaya di 34 Propinsi, revitalisasi KJA sebanyak 250 unit yang tersebar di 8 Kabupaten/Kota, asuransi pembudidaya ikan untuk 3.300 hektar lahan di 13 Propinsi, pengembangan minapadi seluas 210 ha di 9 Kabupaten/Kota, dukungan escavator 48 unit di 22 Kabupaten/Kota, revitalisasi tambak di 20 Kabupaten/Kota, dan program gerakan pakan mandiri melalui dukungan sarana dan prasarana pakan di 20 Kabupaten/Kota.

Selain itu, pengembangan budidaya lele system bioflok di 60 Kabupaten/Kota; dukungan sarana dan prasarana produksi budidaya di 20 Propinsi; dan pengembangan budidaya laut lepas pantai (offshore aquaculture) di 3 lokasi antara lain di Pangandaran, Sabang dan Karimunjawa. [NSS]

417 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *