Terkait Kebijakan Menteri Susi, DPR Segera Bentuk Pansus Angket Nelayan

Dalam membuat aturan, Menteri Susi harus mengetahui dampak besar yang akan ditimbulkan dari kebijakannya. Sebab suluruh kebijakan yang dikeluarkan saat ini bukan mensejahterakan nelayan dan pembudidaya perikanan ataupun kemajuan sektor usaha perikanan.

MARINDO–Gabungan kelompok nelayan dari seluruh Indonesia kembali mengeluhkan penerapan suluruh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP). Mereka bahkan mendukung DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) hak angket nelayan. Hal ini dikarenakan peraturan yang dibuat Menteri Kelautan dan Perikanan telah menyengsarakan nelayan.

Diketahui, sejak diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) diantranya PermenKP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan serta Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, nelayan kian menderita. Peraturan yang diberlakukan tanpa sosialisasi tersebut, menjadikan perekonomian nelayan menjadi tidak jelas bahkan tidak sedikit dari mereka yang masuk penjara akibat melanggar aturan.

Bani Amin, seorang nelayan asal Kalimantan Barat mengatakan, dalam membuat peraturan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak pernah mengajak nelayan atau pelaku usaha untuk berdiskusi mengenai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan. Bukan itu saja, Susi juga tidak memberikan solusi pengganti atas larangan yang dikeluarkan oleh peraturan yang dibuatnya.

“Menteri Kelautan dan Perikanan hanya melarang, tapi tidak pernah menawarkan solusi pengganti atas larangannya. Ini yang menjadikan kami para nelayan semakin terpuruk,” kata Amin saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (18/5).

Dicontohkan Amin, untuk Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia, Susi dinilai tidak pernah mengajak nelayan untuk diskusi, sehingga alat tangkap yang mereka gunakan seperti cantrang dan alat tangkap sejenis disebutkan sebagai perusak ekosistem.

“Saya tantang Bu Susi untuk survei dan melaut bersama menggunakan jaring cantrang. Kalau memang cantrang itu merusak ekosistem, kami sepakat dengan pemerintah untuk mengganti alat tangkap ramah lingkungan,” katanya.

Ironisnya, atas kebijakan yang dikeluarkan Susi kini ribuan nelayan di Kalimantan Barat menjadi pengangguran. Bahkan ada yang nekat untuk menerabas Permen KP Nomor 71/2016, tetapi semuanya berakhir di penjara.

“Sudah ratusan nelayan masuk jeruji besi karena menabrak aturan itu. Mereka terpaksa berbuat nekat daripada harus melihat keluarganya kelaparan,” kata Amin.

Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Syarif Said nelayan asal Tegal yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidup keluarganya dari hasil melaut dengan menggunakan cantrang, sekarang harus menerima kondisi pahit dengan diterbitkannya Permen KP Nomor 71/2016.

“Dengan cantrang biasanya sekali melaut kita bisa membawa Rp 150 ribu ke rumah, tetapi dengan jaring insang (gill net) hasil tangkapan turun drastis. Bisa bawa Rp 50 ribu saja sudah bagus,” katanya.

Diceritakannya, banyak juga dari mereka yang nekat menggunakan cantrang, tetapi pasti berakhir dipenjara. Saat ini banyak anak nelayan di Tegal putus sekolah karena orang tua tidak mampu lagi membayar biaya sekolah.

Banyak nelayan di Banten yang sudah jadi pengangguran. Dampaknya banyak keluarga nelayan kelaparan sehingga mereka terkadang harus berurusan dengan aparat hukum karena melanggar aturan..

Sementara itu Suhaja Effendi yang merupakan perwakilan nelayan Sukabumi, Jawa Barat, mengatakan larangan penjualan bibit lobster merupakan kebijakan konyol yang membunuh nelayan, khususnya di daerah Sukabumi yang menggantungkan hidup dari mencari lobster.

“Banyak warga yang memilih melanggar aturan dibandingkan harus melihat keluarganya kelaparan. Mata pencaharian mereka hanya menjual bibit lobster, kalau dilarang silahkan Bu Susi carikan mereka kerjaan lain,” kata Suhaja.

Diungkapkannya, sampai saat ini ekspor benur ke Singapuran dan Vietnam masih terus berjalan, bahkan eskpornya bisa mencapai 2 ton per panen. Para petani menjual benih Rp 48 ribu per ekor dengan ukuran 100 gram. “Kalau lagi apes dan ketahuan sama polisi yang mereka langsung dijebloskan ke penjara. Kalau mau keluar harus ditebus,” katanya.

Saat ini sekitar sembilan warga Sukabumi masih berada di dalam tahanan. Mereka tertangkap tangan menangkap dan menjual benih lobster kepada pengepul. “Tetapi pengepulnya tidak ditangkap, ini kan aneh,” ujarnya.

Mendapat keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan sepakat untuk membuat hak angket. “Sebagian besar fraksi di Komisi IV sudah menyatakan setuju, dan dalam waktu dekat kita akan bawa ke rapat paripurna,” kata Daniel.

Daniel menegaskan, seharusnya dalam membuat aturan Susi harus mengetahui dampak besar yang akan ditimbulkan dari kebijakannya. Karena suluruh kebijakan yang dikeluarkan saat ini bukan mensejahterakan nelayan dan pembudidaya perikanan ataupun kemajuan sektor usaha perikanan.

“Kebijakan pemerintah itu harusnya untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian baik daerah maupun pusat. Kalau kebijakan hanya buat sengsara banyak orang ,lebih baik dicabut,” ujarnya. [NSS]

597 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *