Agar Aman dan Nyaman Manfaatkan WPP, Nelayan Probolinggo Rame-rame Urus Perizinan

Sebelum moratorium kapal eks asing, operasional penangkapan ikan untuk mendapatkan hasil optimal diperlukan waktu lebih dari 3 bulan. Namun setelah moratorium diberlakukan, waktu operasional untuk mendapatkan hasil optimal cukup waktu 2 bulan.

MARINDO–Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Gerai perizinan untuk kali ini dilaksanakan di Probolinggo selama 5 hari pada tanggal 19 sampai 23 Juli 2017. Selama tahun 2017, gerai yang dilaksanakan di PP Mayangan, Probolinggo, ini merupakan gerai ke-25.

Dalam kurun waktu 5 hari, gerai perizinan telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 31 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 134 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 98 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 49 kapal dan dengan jumlah sebesar PNBP Rp 10,2 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin, MMA menyatakan, gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Artinya, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

“Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan,” ujar Saifuddin.

Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang dilakukan dalam rangka penataan sistem perizinan kapal perikanan nasional. Selama ini banyak kapal perikanan dengan bobot di atas 30 GT, tetapi tertulis dalam dokumen di bawah 30 GT (mark down) sehingga banyak merugikan negara.

Lebih jauh Saifuddin menyatakan, KKP terus berkomitmen melakukan penertiban kepada pemilik kapal yang melakukan markdown kapal perikanannya. “Kita berharap tidak ada lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal karena akan ditindak dan KKP juga telah memfasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui gerai perizinan,” ujarnya.

Nelayan di Probolinggo juga diharapkan melaporkan hasil tangkapan melalui log book dengan benar dan tepat waktu sehingga stock ikan di setiap WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) terpantau dengan baik. ”Pemilik kapal diharapkan juga meningkatkan transparanasi hasil tangkapan agar pelaporan SPT sesuai riel yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan nelayan dan perikanan yang berkelanjutan,” tambah Saifuddin.

Menurut Saifuddin, dengan kepatuhan pemilik kapal baik perbedaan ukuran kapal dengan sebelumnya di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT tentu akan menjadikan positif di segala bidang, antara lain pendataan kapal lebih teratur di wilayah panangkapan, menjaga kelestarian dan yang sangat penting untuk pemilik kapal yang berhubungan dengan perbankan mendapatkan jaminan fisik kapal yang sesungguhnya. “Dengan demikian kredit yang diperoleh lebih besar dari kapal sebelum melakukan pengukuran ulang,” jelas Saifuddin.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin (tengah) berpose bersama sejumlah pengusaha dan nelayan Probolinggo, sesusai Gerai Perizinana Kapal Perikanan di PP Mayangan, Probolinggo.

Lebih jauh Saifuddin mengharapkan pemilk kapal yang sudah beralih dari izin daerah ke pusat agar memperhatikan asuransi para ABK dan nahkoda serta management yang baik. Karena tidak mendapatkan subsidi BBM lagi serta waktu penangkapan lebih lama dan peralihan WPP di luar Jawa.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan gerai ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Pada saat gerai, salah satu nelayan di Probolinggo pemilik kapal yang semula izin daerah dan menjadi izin pusat setelah melakukan ukur ulang, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil tangkapan di WPP 718, sebelum moratorium kapal eks asing, operasional penangkapan ikan untuk mendapatkan hasil optimal diperlukan waktu lebih dari 3 bulan. Namun setelah moratorium diberlakukan, waktu operasional untuk mendapatkan hasil optimal diperlukan waktu sekitar 2 bulan. [NSS]

432 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *