SP JICT Tetap Mogok 3-10 Agustus, Kapal Singgah Ke Terminal Lain

Sekjen SP JICT Firmansyah  menegaskan  pihaknya tetap akan melakukan kendati kapal-kapal yang biasa sandar di JICT akan dilayani oleh  terminal lain. Apa pun yang terjadi mogok tetap dilaksanakan,” ujarnya

MARINDO-Pekerja JICT benar-benar akan mewujudkan niatnya untuk mogok kerja pada 3 sampai 10 Agustus 2017sebagai bentuk  langkah terakhir ketika tuntutan mereka belum dipenuhi oleh manajemen.

Disebut-sebut, sejumlah kapal telah menyiapkan langkah antisispasi dengan mengalihkan sandar ke TPK Koja dan NPCT-1 Kalibaru.

Sekjen SP JICT Firmansyah  menegaskan  pihaknya tetap akan melakukan kendati kapal-kapal yang biasa sandar di JICT akan dilayani oleh  terminal lain. Apa pun yang terjadi mogok tetap dilaksanakan,” ujarnya dalam pertemuan dengansejumlah serikat pekerja lain yang mendukung langkah SP JICT yakni,  Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo II ( SPPI II), Nofal Hayin, Ketum Serikat Pekerja Bersatu (SPB) TPK Koja Farudi, Ketua SP MTI Non Organik Pasaribu, dan Ketua Serikat Pekerja Jasa Armada Indonesia (JAI), hari ini 26 Juli 2017 di Sekretariat SP JICT Jakarta Utara.

Firmansyah mengatakan Direksi dalam kesepakatan dengan SP 9 Mei akan menyelesaikan hak hak karyawan berupa bonus jasa produksi, Program Tabungan Investasi (PTI) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) paling lambat 25 Juni 2017, tapi sampai sekarang tidak dipatuhi. “Mogok pilihan kami yang terakhir,” ujarna

“Kamis besok SP JICT akan mendatangi BPK untuk menayakan hasil audit investigasi terhadap pembangunan NPCT 1, perpanjangan kontrak TPK Koja dan Global Bond,” kata Firman.

Nofal Hayyin,  Ketua DPP Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia II ( SPPI II) dengan tegas menyataka, SPPI II mendukung penuh langkah SP JICT melancarkan aki mogok karena Direksi mengingkari janjinya untuk menyelesaikan hak hak karyawan seperti kekurangan bonus yang belum diberikan.

“SPPI II juga mendukung perjuangan SP JICT membersihkan perusahaan dari perbuatan korupsi seperti kasus perpanjangan kontrak JICT menurut hasil investigasi BPK merugikan keuangan negara Rp 4 triliun lebih,” ujar Nofal.

Dikatakana, Nofal, masalah pinjaman Global Bond Rp 21 triliun , dikhawatirkan akan menyulitkan Pelindo II mengingat 50 % lebih dana Global Bond terlunta-lunta  karena proyek yang akan dibiayai belum bisa dikerjakan.Sementara kewajiban membayar bunga Rp 1,2 triliun / tahun dan tahun kelima wajib membayar sebagian utang pokok. Jika perjuangan SP JICT untuk membatalkan perpanjangan JICT/Koja berhasil  dan  rental fee distop maka Pelindo II akan kelimpungan membayar utang cukup bersar.

*A.Habib

319 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *