Tahun 2017, Sebanyak 500.000 Nelayan Siap Diasuransikan

Asuransi nelayan bertujuan memberikan perlindungan terhadap nelayan serta menumbuhkan kesadaran nelayan untuk berasuransi dan membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri.

MARINDO–Profesi nelayan sangat rentan terhadap kecelakaan. Tidak sedikit saat melakukan penangkapan ikan di tengah laut, sering mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Kecelakaan tersebut, baik disebabkan oleh ketidaksengajaan atau faktor alam yang tidak dapat dihindari. Untuk itu, melindungi nelayan dengan asuransi merupakan kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengatakan, pemerintah berkewajiban mengasuransikan nelayan agar saat melaut nelayan merasa terlindungi. Untuk itu, program asuransi nelayan yang dilakukan KKP sejak tahun 2016, akan menjadi program unggulan pula pada tahun 2017. Tahun ini, KKP menargetkan sebanyak 500 ribu nelayan seluruh Indonesia sudah terasuransikan.

“Target asuransi untuk tahun 2017 ditetapkan sebanyak 500.000 peserta nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Peserta yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan asuransi dan manfaat yang diperoleh dari asuransi ini,” ujar Sjarief Widjaja di sela acara gerai perizinan kapal perikanan dan dan bantuan premi asuransi nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur (31/7/17).

Sebagai bagian dari kegiatan bantuan premi asuransi bagi nelayan tahun 2017 di Probolinggo tersebut, KKP telah menyerahkan asuransi nelayan secara simbolis kepada 2 peserta yang menjadi wakil dari nelayan Probolinggo yaitu Bilal dan Arifin Edi Hartono dan penyerahan klaim asuransi kepada 2 nelayan Probolinggo yang merupakan penerima asuransi nelayan 2016 yaitu alm. Misla Samaki dan alm. Abdul Sahar.

Sebagai informasi, target penerima untuk bantuan premi asuransi nelayan tahun 2017 untuk Kota Probolinggo sebanyak 2.500 nelayan dan Kabupaten Probolinggo sebanyak 1.500 nelayan yang merupakan bagian dari total target penerima asuransi Jawa Timur sebanyak 59.550 nelayan untuk 24 Kabupaten dan Kota.

Lebih jauh Dirjen Sjarief mengatakan, melindungi nelayan dari resiko kecelakaan saat melaut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. “Jadi amanat UU tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan premi asuransi nelayan yang telah berjalan sejak tahun 2016 di mana setiap nelayan yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan asuransi secara gratis untuk satu tahun yang dibayarkan preminya oleh pemerintah,” ujar Sjarief Widjaja.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Saifuddin menambahkan, asuransi nelayan akan dirasakan besar manfaatnya oleh nelayan melalui santunan yang diberikan. Untuk santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan, misalnya, jika meninggal dunia akan meperoleh santunan sebesar Rp 200.000.000, cacat tetap (maksimal) Rp 100.000.000, dan biaya pengobatan (maksimal) sebesar Rp 20.000.000.

Untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan akan memperoleh santunan sebesar (maksimal) Rp 160.000.000 jika meninggal dunia (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), cacat tetap (maksimal) Rp 100.000.000, dan biaya pengobatan (maksimal) Rp 20.000.000.

“Tujuan dari bantuan premi asuransi nelayan ini selain memberikan perlindungan terhadap nelayan adalah untuk menumbuhkan kesadaran nelayan untuk berasuransi dan membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri,” jelas Saifuddin.

Saifuddin berharap mendapat dukungan dari semua pihak sehingga dapat menyukseskan kegiatan bantuan premi asuransi bagi nelayan tahun 2017. Saifuddin juga berharap, para pemilk kapal yang sudah beralih dari izin daerah ke pusat dalam program gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang agar memperhatikan asuransi para ABK dan nahkoda.

Gerai perizinan

Selain melakukan penyerahan bantuan premi asuransi nelayan, KKP juga melakukan gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang. Gerai perizinan yang dipusatkan di PPP Mayangan, Probolinggo, ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 31 Juli sampai 1 Agustus 2017. Gerai yang ke-27 ini telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 2 izin, dokumen Cek Fisik 18 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 6 buku, dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 18 izin, dengan nilai PNBP sebesar Rp 1,6 milyar.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron menyerahkan dokumen perizinan kapal kepada pelaku usaha perikanan di Probolinggo, disaksikan Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja dan Direktur Perizinan dan Kenelayanan Saifuddin.

Seperti diketahui, pelaksanaan gerai kapal hasil pengukuran ulang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Sjarief Widjaja menyatakan, gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

“Kita berharap tidak ada lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal karena akan ditindak dan KKP juga telah memfasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui gerai perizinan,” ujar Sjarief Widjaja. [NSS]

 

320 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *