Gerai Perizinan KKP di Pekalongan Disambut Antusias Pelaku Usaha Perikanan

Gerai di Pekalongan telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 40 izin, dokumen Cek Fisik kapal 171 dokumen, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 112 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 46 kapal, pengesahan Surat Ukur Tetap dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan sebanyak 28 kapal, dengan potensi PNBP Rp 12 milyar.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar gerai perikanan kapal perikanan hasil ukur ulang. Pelaksanaan gelai yang ke-28 selama tahun 2017 ini dilakukan di PPN Pekalongan, Jawa Tengah. Gerai yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai 4 Agustus 2017 ini, merupakan kali ketiga dilaksanakan di Pekalongan, di mana sebelumnya pada tahun 2016 lalu, di tempat yang sama, sudah dua kali dilaksanakan.

Walikota Pekalongan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, S.E menyambut baik pelaksanaan gerai kapal hasil pengukuran ulang di Pekalongan dan mendorong pelaku usaha perikanan memanfaatkan gerai ini dengan sebaik-baiknya. “Ini merupakan program pemerintah untuk kebaikan pelaku usaha, sebab kalau surat-suratnya lengkap nelayan bisa melaut dengan tenang dengan hasil yang bagus, kesejahteraan nelayan pun meningkat,” ujar Achmad.

Salah seorang pemilik kapal di Pekalongan, Silvy, mengharapkan agar waktu pelaksanaan gerai bisa diperpanjang karena sangat membantu nelayan Pekalongan dan sekitarnya dalam pengurusan izin usaha perikanan tangkap. Hal yang sama diungkapkan pelaku usaha lainnya, Apriyani. Ia yang mengurus perizinan KM. Sinar Mas 01, yang semula kapal izin daerah berukuran 30 GT, setelah diukur ulang menjadi 73 GT, merasakan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat dari gerai tersebut.

Seperti diketahui, pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin berpose bersama pelaku usaha dan instansi terkaitdi sela gerai perizinan kapal perikanan di PPN Pekalongan.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin, MMA menyatakan, gerai perizinan kapal hasil pengukuran ulang merupakan salah satu bentuk transparansi pelayanan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, sangat terbuka bahkan pemilik kapal/nelayan yang mengajukan permohonan izin kapal dapat turut serta bersama mengawasi proses penerbitan izin di lapangan maupun melalui website perizinan.

Hal ini selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan diluar ketentuan.

“Kepatuhan pemilik kapal baik perbedaan ukuran kapal dengan sebelumnya di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT tentu akan menjadikan hal yang positif, karena pendataan kapal lebih teratur di wilayah panangkapan, menjaga kelestarian dan yang sangat penting untuk pemilik kapal yang berhubungan dengan perbankan mendapatkan jaminan fisik kapal yang sesungguhnya,” jelas Saifuddin.

Menurut Saifuddin, konsep pelaksanaan gerai perizinan adalah mengusung one stop solution di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan secara on the spot duduk bersama dalam penerbitan izin di lokasi gerai. Pada tanggal 27 Juli 2017, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap-KKP dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut-Kemenhub telah mengadakan perjanjian kerjasama (PKS) percepatan pelayanan pengukuran ulang kapal penangkap ikan dan penerbitan SIUP dan SIPI secara terpadu.

Ada pun ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi, pengukuran ulang kapal penangkap ikan, pemeriksaan fisik kapal sebagai kapal penangkap ikan, sinkronisasi dan pertukaran database kapal penangkap ikan, fasilitasi perizinan/administrasi satu atap, dan sosialisasi pengukuran kapal kepada syahbandar di pelabuhan perikanan.

Para pserta dan pelaku usaha perikanan saat gerai perizinan kapal perikanan di PPN Pekalongan.

Lebih jauh Saifuddin menjelaskan, kredit yang diperoleh pun lebih besar dari kapal sebelum melakukan pengukuran ulang. Ia juga menekankan agar pemilk kapal yang sudah beralih dari izin daerah ke pusat agar memperhatikan asuransi para ABK dan nahkoda serta managemen yang baik dalam operasional per trip maupun sekaligus dalam 1 tahun.

Gerai di Pekalongan telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 40 izin, dokumen Cek Fisik kapal 171 dokumen yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 112 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 46 kapal, pengesahan Surat Ukur Tetap dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pekalongan sebanyak 28 kapal, serta dengan potensi PNBP Rp 12 milyar. [NSS]

465 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *