Indonesia Siap Dipilih Kembali Jadi Anggota IMO Periode 2018-2019

Keaktifan Indonesia menunjukan eksitensi di dunia Internasional terutama sebagai negara maritim terbesar di dunia.

MARINDO–Sebagai Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization-IMO) Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi dan ikut menentukan arah dan kebijakan penyusunan aturan maritim internasional yang tentunya berpengaruh terhadap kebijakan maritim nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyebutkan keaktifan Indonesia juga menunjukan eksitensi di dunia Internasional terutama sebagai negara maritim terbesar di dunia.

“Keanggotaan pada Dewan IMO ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan IMO yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia sangat mendukung sebagai poros maritim dunia,” tegas Tonny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah datang ke sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) di markas Besar IMO London pada bulan April 2016 lalu dan menyampaikan mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia di depan perwakilan negara-negara anggota IMO.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim menyiapkan strategi pemenangan Indonesia untuk kembali menjadi anggota dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2018-2019 di bulan November 2017 mendatang.

“Perjuangan kami adalah menjadikan Indonesia terpilih kembali sebagai anggota Dewan IMO pada sidang Assembly yang akan dilaksanakan pada November 2017 nanti di London,” kata Dirjen Tonny di Jakarta hari ini (4/8).

Mengingat tugas berat yang diemban oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di IMO tentunya perlu dukungan Kementerian/Lembaga lainnya agar rencana Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C Periode 2018-2019 dapat terwujud.

Adapun penunjukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di IMO tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, pasal 44 ayat (1) yang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau Lembaga Internasional di Bidang Pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

“Serangkaian kegiatan dalam rangka penggalangan dukungan untuk pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2018-2019 telah dilakukan termasuk penyusunan strategi pemenangannya dilakukan bersama antar Kementerian dan Lembaga dibawah koordinator Ditjen Perhubungan Laut,” ujar Tonny.

Sebagai informasi, IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1948, bertanggung jawab pada isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.

Dewan IMO sendiri adalah badan pelaksana di bawah Majelis, yang bertugas mengelola kegiatan Organisasi di antara Sidang Majelis. Dewan adalah juga pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas IMO yang membahas laporan dari seluruh Komite IMO dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis IMO. (NSS)

221 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *