Gerai Perizinan KKP Untuk Kapal dan Pelaku Usaha Dalam Negeri

Dalam kurun waktu 6 hari itu, gerai perizinan telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 41 izin

Pemilik kapal diminta kerjasamanya untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Antara lain asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, dan tempat pembuatan kapal.

MARINDO--Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali menggelar gerai perizinan kapal perikanan hasil pengukuran ulang. Gerai yang ke-29 selama tahun 2017 ini dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta, pada 7 sampai 12 Agustus 2017.

Dalam kurun waktu 6 hari itu, gerai perizinan telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 41 izin, dokumen Cek Fisik Kapal 238 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 131 kapal, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 134 kapal dan perolehan PNBP sebesar Rp 13,7 milyar.

Dari pelaksanaan gerai kali ini untuk proses SIUP sebanyak 16 SIUP merupakan perubahan dari izin daerah menjadi izin pusat. Sedangkan lainnya perubahan izin dari pusat ke pusat. Untuk proses SIPI sebanyak 49 Kapal merupakan perubahan izin dari daerah ke pusat dan selebihnya merupakan perubahan izin dari pusat ke pusat.

Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang merupakan program pemerintah yang melibatkan berbagai lembaga dan instansi. Gerai ini tidak saja dilakukan oleh KKP, melainkan keikutsertaan instansi lain seperti Kementerian Perhubungan dan lainnya.

Pelaksanaan gerai ini mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai implementasi tindak lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK)

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifffuddin (kanan} dan Kepala PPS Nizam Zachman Rahmat Irawan (kiri) saat penutupan gerai di PPS Nizam Zachman Muara Baru Jakarta

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin MMA, dalam arahannya pada acara gerai tersebut mengungkapkan, sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sektor perikanan tangkap nasional tertutup untuk semua jenis penanaman modal asing.

Menurut Saifuddin, kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan nelayan di dalam negeri agar memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia. Di sisi lain pemerintah juga ingin mendorong agar industri galangan kapal nasional kembali bergairah.

“Sektor perikanan tangkap masuk dalam daftar negatif investasi. Artinya sektor ini sama sekali tertutup 100 persen untuk asing, baik kapal maupun modal asing tidak diperbolehkan masuk di sektor ini,” ujar Saifuddin saat penyerahan dokumen gerai perizinan kapal perikanan di PPS Nizam Zachman, Muara Baru Jakarta, Sabtu (12/8/17).

KKP terus berkomitmen melakukan penertiban kepada pemilik kapal yang melakukan markdown kapal perikanannya. Untuk itu KKP juga telah memfasilitasi dalam pengurusan izinnya melalui gerai perizinan. Ke depan Saifuddin berharap tidak ada lagi pemilik kapal yang main-main dalam ukuran kapal karena akan ditindak melalui proses hukum.

Menurut Saifuddin, dalam proses perizinan ini juga dilakukan cek fisik kapal agar kehati-hatian dalam mengeluarkan izin mengingat petugas mengecek langsung di lapangan keberadaan kapal dan alat tangkapnya. Untuk itu, lanjut Saifuddin, pemilik kapal diminta kerjasamanya untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Antara lain asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, dan tempat pembuatan kapal.

Membantu pelaku usaha

Gerai perikanan yang dilakukan KKP dinilai sukses seperti diakui oleh para pelaku usaha perikanan. Selain pencapaian proses perizinan yang hemat dan cepat yang diinginkan para pelaku usaha, gerai juga menjadi pintu PNBP di KKP.
Salah seorang pelaku usaha perikanan tangkap yang juga Ketua Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN) James Then mengakui dengan pelaksanaan gerai mengurus perizinan menjadi mudah dan cepat.

Kata James Then, jika semua persyaratan dilengkapi, maka proses perizinan bisa selesai dalam waktu pelaksanaan gerai atau selama satu minggu. Padahal sebelum pelaksanaan gerai, akunya, mengurus perizinan memerlukan waktu cukup lama.

“Sekarang dengan gerai ada perbaikan dan percepatan. Mengurus izin satu minggu selesai semua. Dan saya lihat gerai di Muara Baru ini cukup sukses. Jadi jujur saja dengan gerai ini sangat membantu para pelaku usaha,” ujar James Then kepada Maritim Indonesia di sela gerai perikanan di Muara Baru.

Direktur Perizinan dan Kenelayan KKP Saifuddin berpose bersama para pelaku usaha perikanan usai penutupan gerai perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta.

Namun James Then tetap berharap, meskipun tanpa gerai, mengurus perizinan harus seperti pelaksanaan gerai di mana satu minggu bisa selesai. “Saya berharap kalau pun gerai sudah tidak ada nantinya tapi mengurus perizinan harus cepat dan mudah seperti sekarang,” tambah James Then.

Hal senada diungkapkan pelaku pengurus perizinan lainnya, H. Amir. Ia menyatakan, dengan gerai pelaku usaha banyak dibantu dan pelaksanaannya dinilai sudah cukup baik. Memang ada sedikit persoalan soal buka kapal perikanan (BKP) yang terkadang sering mengalami keterlambatan.

“Pada dasarnya proses perizinan lewat gerai ini cukup baik. Ada pun masalah lain semisal BKP yang sering terlambat, saya kira perlu menjadi perhatian KKP. Kalau dulu tanda tangan sudah langsung saat di-print, sekarang harus teken langsung direkturnya. Sebenarnya tidak masalah seperti itu, tapi kalau direkturnya sedang tugas ke luar kota kan harus menunggu. Ini menurut sedikit masalah,” ujar Amir.

Sementara itu Kepala PPS Nizam Zachman Rahmat Irawan memita para pemilik kapal yang bersandar di PPS Nizam Zaman segera mengurus izin kapalnya sehingga bisa segera melaut. “Kapal itu adanya di laut bukan di pelabuhan berlama-lama. Maka itu cepatlah urus izinnya,” tandas Rahmat Irawan.

Menurut Rahmat Irawan, gerai merupakan bukti negara hadir di tengah masyarakat perikanan. Untuk itu, gerai yang dilaksanakan di PPS Nizam Zachman sebaiknya dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha perikanan di sini. (NSS)

 

559 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *