Ironis, Sekolah Maritim Banyak Tutup Saat Jokowi Dengungkan Poros Maritim

Para siswi sekolah pelayaran (ilustrasi)

MARINDO–Di saat pemerintahan Jokowi-JK mengusung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, sebagian sekolah kemaritiman, khususnya pada program studi pelayaran malah banyak yang tutup. Selain sepi peminat, fasilitas sarana belajar yang dimiliki pun sangat minim.

Fakta banyak tutupnya program studi kemaritiman diketahui saat Menko Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan melakukan kunjungan kerja di Makasar. Setelah ditelisik, Menko Luhut mensinyalir tutupnya prodi kemaritiman tak lepas dari kurang koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.

“Kami menerima dua laporan mengejutkan dalam kunjungan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Pelayaran Katangka. Pertama, terus menurunnya jumlah siswa. Kedua, beberapa SMK di Makassar telah menutup bidang studi pelayarannya,” ujarnya.

Melihat fakta itu, Menko Luhut memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ternyata bersifat lintas kementerian/lembaga tersebut. “Sekat birokrasi ini akan saya dobrak supaya ada (solusi),” ujarnya mengajak semua pihak di daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi.

Maka dari itu, kata Luhut, semua pihak harus bersinergi. Tidak hanya Mendikbud, Menteri Perhubungan, Menteri KKP, Menristekdikti, dan Menteri PU, tapi juga Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Sekolah Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bidang Kelautan, Perikanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK) Gowa.

Dengan penyelesaian terintegrasi seperti ini Menko Luhut meyakini semua persoalan tadi akan bisa diselesaikan. “Negara kita negara kelautan dengan 79% wilayah kita adalah laut. Masa untuk masalah begini aja kita nggak (mau) kelarin,” ungkapnya.

Lebih jauh Menko Luhut telah mengidentifikasi masalah ke dalam tiga faktor utama, yakni terkait sertifikasi, kualitas guru, dan kecukupan sarana prasarana.

Khusus masalah kualitas guru, Menko Luhut menggaris bawahi status para guru produktif yang sudah harus mengantongi sertifikat tenaga pendidik khusus SMK Kemaritiman, supaya nantinya para guru tersebut memiliki kapabilitas serta profesionalisme yang mumpuni.

“Pentingnya status para guru produktif, kenapa? Karena jika tidak ada guru produktif, nantinya tidak ada orang profesionalnya,” tambahnya.

Pendidikan Vokasi

Terkait minimnya sarana dan prasarana prodi kemaritiman, Menko Luhut mengusulkan agar joint resource bisa menjadi solusi sementara terkait mahalnya pengadaan peralatan simulator yang bisa mencapai harga Rp 7 – 9 milyar per unit.

“Tinggal nantinya kita hitung bagaimana tahapnya membuat (program joint resource) ini supaya bisa berjalan. Jadi nantinya bisa sharing. Misalnya bagaimana soal simulator agar tidak perlu ada di tiap sekolah, tapi mungkin hanya di beberapa sekolah saja,” pungkasnya.

Pendidikan vokasi kelautan ini menjadi perhatian Kemenko Kemaritiman karena pengelolaan SDM kelautan merupakan salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Bahkan pasal 7 peraturan tersebut secara khusus memberikan tanggung jawab kepada Menko Kemaritiman untuk melaporkan pelaksanaannya secara terintegrasi kepada Presiden, setelah berkoordinasi dengan lintas Menteri Koordinator.

Selain itu, setiap Menteri Kabinet Kerja, Kepala BNSP, dan 34 Gubernur wajib menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia. (NSS)

Ilustrasi foto : britatrans

420 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *