Gerai Perizinan Bitung : Pemilik Kapal Diminta Jujur Berikan Data Kapal

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin menyerahkan dokumn kapal perikanan kepada satu pelaku usaha perikanan di PPS Bitung, Sulawesi Utara.

MARINDO–Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan penertiban terhadap kapal yang melakukan markdown atau kapal perikanan yang beroperasi tidak sesuai dengan ukurannya dan menjembatani pengurusan izinnya melalui program “jemput bola” gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang. Gerai yang ke-30 selama tahun 2017 ini dilaksankan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara.

Gerai perizinan yang bertepatan dengan suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, ini berlangsng selama empat hari, yakni pada tanggal 15-18 Agustus 2017. Sedangkan untuk pelaksanaan di Sulawesi Utara sendiri sudah kali keempat termasuk pelaksanaan di tahun 2016 sebanyak 3 kali. Dari pelaksanaan gerai ke gerai, antusias masyarakat pelaku usaha dan nelayan semakin tinggi.

Gerai perizinan di PPS Bitung telah memproses perubahan ukuran kapal dari kewenangan daerah (30 GT) menjadi kewenangan pusat (30 GT ke atas) maupun kewenangan pusat yang berubah ukuran. Gerai ini telah menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 17 izin, dokumen Cek Fisik kapal 140 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 66 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 36 kapal, dengan potensi PNBP Rp 7 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir. Saifuddin MMA mengatakan, proses perizinan ini dilakukan dengan kehati-hatian, khususnya dalam mengeluarkan izin, di mana petugas mengecek langsung di lapangan keberadaan kapal dan alat tangkapnya. Untuk itu, pemilik kapal diminta kerjasama untuk jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas.

“Para pelaku usaha diminta menyampaikan dokumen kapal, seperti asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, dan tempat pembuatan kapal, dengan benar. Apabila ditemukan ketidaksesuain dengan kondisi fisik kapal dan dokumennya bisa saja dilakukan pembekuan sementara, sampai dengan pembuktian sesuai aslinya,” ujar Saifuddin dalam siaran pers yang diterima Maritim Indonesia, Jumat (18/7/17).

Menurut Saifuddin, kepatuhan pemilik kapal baik perbedaan ukuran kapal dengan sebelumnya di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT tentu akan menjadikan hal positif. Dengan demikian akan menjadi lebih teratur dalam pendataan kapal di wilayah panangkapan, menjaga kelestarian dan yang sangat penting untuk pemilik kapal yang berhubungan dengan perbankan mendapatkan jaminan fisik kapal yang sesungguhnya.

Saifuddin menyatakan sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sektor perikanan tangkap nasional tertutup untuk semua jenis penanaman modal asing. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dan nelayan di dalam negeri agar memanfaatkan potensi sumber daya perikanan Indonesia.

“Sektor usaha perikanan tangkap sama sekali tertutup 100 persen untuk asing, baik kapal maupun modal asing tidak diperbolehkan masuk di sektor ini, dengan demikian diharapkan mendorong agar industri galangan kapal dan usaha perikanan tangkap nasional bergairah,” ujar Saifuddin.

Seorang pemilik kapal di Bitung, Meylin Maringka, yang mengurus perizinan kapal PSPK semula berukuran 30 GT menjadi 56 GT dan kapal Huhate semula berukuran 63 GT menjadi 85 GT, menyatakan, gerai perizinan sangat membantu pengusaha di Bitung karena dalam pengurusannya dapat ditunggui dan tidak harus ke Jakarta.

“Ke depannya kami mengharapkan perlu ditingkatkan partisipasi antar instansi yang terkait dengan perizinan kapal, misalnya, dari Perhubungan dan Pengawasan agar mempunyai semangat yang sama” ujar Meylin.

Pelaku usaha lainnya, Maximilian Arif, dari PT. Bintang Mandiri Bersaudara, menambahkan, ia merasa mendapatkan penjelasan yang sangat baik dalam pengurusan perizinan selama gerai. Menurutnya, dampak dari berhenti beroperasinya kapal eks asing hasil tangkapan menjadi lebih baik dan merupakan berkah bagi nelayan lokal.

Sementara itu, Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Henry Batubara, mengatakan, gerai perizinan kapal hasil ukur ulang adalah upaya pemerintah dalam penerbitan SIUP/SIPI agar kapal perikanan Indonesia dapat secepatnya melaut. “Untuk itu agar pengusaha dan nelayan mau bekerja sama dan bersedia mengukur ulang kapalnya,” pintanya.

Pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi Tindak Lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

“Hal ini juga selaras dengan Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 716 tahun 2016 tentang Penindakan dan Pencegahan Praktik Pungutan Liar di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang pengenaan segala jenis pungutan dan besaran tarif perizinan di luar ketentuan,” tutup Saifuddin. [NSS]

644 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *