MPN : Wajar Rusdianto Kritisi Kebijakan Menteri Susi

Ketua Fron Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa

MARINDO–Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) menilai wajar jika Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa mengkritisi kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ketua Umum MPN Ono Surono mengatakan, sebagai Menteri Kalautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah banyak mengeluarkan paket kebijakan yang kontroversi yang dibuktikan adanya penolakan-penolakan rakyat baik secara tertulis, melalui diskusi, Rapat Dengar Pendapat di DPR, seminar, FGD, Workshop maupun aksi unjuk rasa terhitung sejak Februari 2015 sampai sekarang.

“Dampak kebijakan Menteri Susi yang dirasakan baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial merupakan kondisi berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Dan sebab itu sangat lazim dilakukan kritisi oleh organisasi perikanan yang dipastikan sedang melalukan advokasi kepada anggotanya, seperti yang dilakukan Rusdianto Samawa,” ujar Ono dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI P itu, bila ada kritik dan pendapat yang dianggap berlebihan maka itu semata-mata karena Menteri Susi tidak pernah membuka ruang dialog dan diskusi secara tuntas, yang lazimnya dilakukan oleh pejabat yang selalu memberi ruang dialog dalam bentuk konsultasi publik sebelum mengeluarkan kebijakan.

Lebih jauh Ono juga menyebutkan, dinamika perseteruan antara Menteri Susi dengan Masyarakat Perikanan semakin keras. Tidak jarang juga, Susi Pudjiastuti dan orang-orang dekatnya melontarkan tuduhan bahkan fitnah kepada masyarakat perikanan melalui media massa dan media sosial, seperti nelayan dianggap pencuri, mafia/kartel bahkan antek China yang dari sisi hukum bisa juga membuat orang tidak senang dan merasa difitnah.

“Berkali-kali ia menyampaikan kepada publik bahwa bila ada yang tidak menerima kebijakan yang dibuatnya dipersilahkan menggugat secara hukum. Ternyata dia sendiri yang melaporkan Rusdianto karena merasa terganggu dan diperlakukan tidak menyenangkan,” ujarnya.

Dengan kondisi seperti ini, kata Ono, sudah saatnya dan seluruh Masyarakat Perikanan yang terdampak kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi bersatu padu untuk melaporkan balik Susi Pudjiastuti ke Direktorat Siber Bareskrim Polri atas tuduhan fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan bahkan kebohongan yang diungkapkan melalui media elektronik.

“Bahkan bila diperlukan dilakukan juga gugatan class action atas kebijakan yang merugikan masyarakat perikanan secara keseluruhan,” ujar Ketua Umum Induk Koperasi Perikanan Indonesia itu.

Ono berharap, Direktorat Siber Bareskrim Polri akan bekerja profesional dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga kasus Rusdianto dapat membuka tabir gelap dampak kebijakan Susi Pudjiastuti dengan menggali seluruh informasi dari masyarakat perikanan yang sangat terdampak dan dirugikan.

Seperti diketahui, sebelumnya Rusdianto Samawa, Ketua Front Nelayan Indonesia, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik atas laporan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastuti. (NSS)

302 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *