Urus Izin Kapal Penangkapan Ikan di Gerai Perizinan KKP Sehari Jadi

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin saat menyerahkan dokumen perizinan kepada satu pelaku usaha perikanan di PPP Tegalsari, Kota Tegal.

MARINDO–Sudah bukan zamannya lagi memang mengurus perizinan berbelit-belit. Saatnya kini meninggalkan sistem birokrasi yang rumit yang membuat biaya ‘bengkak’ dan membebani pelaku usaha. Nah, birokrasi yang simpel dan tidak bertele-tele kini telah dibuktikan oleh Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam pemberian perizinan penangkapan ikan di gerai perizinan kapal hasil ukur ulang.

Gerai perizinan yang digelar di Kota Tegal, selama 6 hari, misalnya, para pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan bisa mengurus izin kapal ikan mereka hanya dalam tempo satu hari. Selain menghemat biaya, juga waktu lebih sangat cepat. Hal ini dialami oleh H. Casroli, nelayan asal Batang, Jawa Tengah. “Saya mengurus izin kapal di sini (gerai) sehari langsung jadi,” akunya.

Menurut Casroli, permohonan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dengan super cepat ini sangat membantu nelayan untuk segera melaut menangkap ikan. Casroli mengakui, saat ini ia masih mengoperasikan kapal dengan alat penangkap ikan cantrang, dengan waktu operasi selama 1.5 bulan di Laut Jawa dan keuntungan diperoleh sebesar Rp 15.000.000.

Namun ia juga punya kapal yang semula dengan alat penangkap ikan cantrang dan kini sudah berubah menjadi alat penangkap ikan gillnet. Kapal yang dioperasikan di WPP-NRI 718, dengan waktu operasi selama 3 bulan dengan keuntungan sebesar Rp 150.000.000. Itu artinya dalam 1,5 bulan bisa memperoleh keuntungan Rp 75.000.000. “Bandingkan dengan cantrang yang hanya Rp 15 juta dalam waktu yang sama,” ucapnya.

Cepatnya pengurusan perizinan di gerai perizinan kapal hasil ukur ulang juga dirasakan oleh nelayan lainnya. Para nelayan dari Tegal seperti Aman, Tori dan Istiqomah juga menyampaikan rasa senang dan puasnya atas pelayanan perizinan SIUP dan SIPI yang cepat selesai dengan waktu satu hari langsung jadi. “Sangat bermanfaat, sehingga kami bisa cepat melaut dengan aman dan tenang,” ujar mereka.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal PerikananTangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. Saifuddin MMA mengakui pengurusan perizinan di gerai perizinan kapal hasil ukur ulang lebih cepat karena pemerintah melakukan “jemput bola” ke sentra-sentra perikanan. “Selagi semua persyaratan komplit, maka pengurusan izin akan semakin cepat,” ujar Saifuddin di sela gerai di Kota Tegal.

Menurut Saifuddin, kepatuhan dan kejujuran pemilik kapal sangat diharapkan dalam izin usaha perikanan ini. Perbedaan ukuran kapal sebelumnya di bawah 30 GT menjadi di atas 30 GT, sebagai barometer keterbukaan bagi pemilik kapal yang diukur ulang, yang tentu menjadi positif bagi kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan pemilik kapal. Dengan pendataan kapal lebih teratur di wilayah panangkapan, maka dapat menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Hal yang sangat penting untuk pemilik kapal adalah berhubungan dengan perbankan untuk mendapatkan jaminan fisik kapal.

Seperti diketahui, gerai perizinan kapal hasil ulur ulang telah dilakukan sejak tahun 2016. Untuk tahun 2017 telah dilakukan sebanyak 33 kali. Gerai perizinan kapal hasil pengukuran ukur ulang ini mengacu pada Permen KP No. 11 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimum kapal hasil pengukuran ulang. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gerai perizinan yang dilaksanakan di kantor PPP Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah, ini telah melakukan proses penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 18 dokumen, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 46 dokumen, Cek Fisik Kapal sebanyak 114 dokumen, Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 45 buah, dengan potensi jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 5,560 milyar.

Lebih jauh Saifuddin menyampaikan, pada gerai kali ini disebutkan SIUP yang merupakan perubahan dari izin daerah menjadi izin pusat sebanyak 18 SIUP, sedangkan lainnya perubahan izin dari pusat ke pusat. Untuk proses SIPI sebanyak 46 merupakan perubahan izin dari daerah ke pusat dan selebihnya merupakan perubahan izin dari pusat ke pusat. [NSS]

970 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *