KKP Minta Pemilik Kapal Perikanan Cepat Urus Izinnya

Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin saat menyerahkan dokumen perizinan kapal kepada pelaku usaha di PPS Nizam Zachman Jakarta.

MARINDO–Gerai perizinan kapal perikanan hasil ukur ulang yang ke-34 selama tahun 2017 telah dilaksanakan pada 11 sampai 15 September 2017 di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Jakarta.

Gerai ini menghasilkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebanyak 25 izin, dokumen Cek Fisik kapal 210 yang merupakan kapal perikanan hasil ukur ulang, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebanyak 90 kapal, proses Buku Kapal Perikanan (BKP) sebanyak 67 kapal, serta potensi PNBP Rp 9 milyar.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Ir. Saifuddin, MMA mengatakan, gerai bertujuan untuk memberikan kemudahan perizinan bagi kapal-kapal hasil ukur ulang untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan.

“Dengan gerai pemerintah akan memberikan alokasi daerah penangkapan ikan di wilayah yang saat ini menjadi primadona bagi kapal-kapal perikanan Indonesia, seperti di Natuna, Laut China Selatan, dan Laut Arafura. Untuk itu, kami mengharapkan agar pelaku usaha segera mengikuti gerai,” pinta Saifuddin.

Saifuddin juga meminta agar pemilik kapal dapat bekerjasama dan kooperatif serta jujur menyampaikan semua dokumen yang diperlukan oleh petugas dengan benar. Dokumen tersebut adalah asal kapal, bahan kapal, alat tangkap, tahun pembuatan kapal, tempat pembuatan kapal dan keberadaan kapal di pelabuhan.

Seorang pengurus izin yang mengikuti gerai di PPS Nizam Zachman, H. Amir, mengatakan pelaksanaan gerai sangat membantu pelaku usaha dan pelayanannya cukup baik. “Kalau bisa program gerai diperpanjang, namun pelaksanan gerai jangan tiap minggu sehingga bisa mendorong pelaku usaha mengurus melalui regular dan e-services,” ujarnya.

Gerai tersebut juga diikuti oleh nelayan dari luar Jakarta, semisal H.Casroli dan Siswanto yang berasal dari Batang, Jawa Tengah. Mereka mengurus perizinan kapal gillnet di Laut Arafura yamg semula berukuran 59 GT setelah diukur ulang berubah menjadi 87 GT. Mereka menyampaikan pelayanan gerai sangat baik dan cepat.

“Semoga teman-teman nelayan segera mengurus perizinan sendiri tanpa melalui perantara dan gerai perizinan terus dilaksanakan,” uarnya Casroli.

Seperti diketahui, pelaksanaan gerai mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Kapal Penangkap Ikan Hasil Pengukuran Ulang dan sebagai Implementasi tindak lanjut dari Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) serta tindak lanjut dari pengukuran ulang kapal perikanan di seluruh Indonesia oleh Kementerian Perhubungan. (NSS)

282 total views, 20 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *