KSTJ : Kemenko Maritim Tidak Berpihak Kepada Nelayan Kecil

Reklamasi akan banyak berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan.

MARINDO–Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) menolak keputusan untuk kembali mlanjutkan pembangunan reklamasi Pulau G. Koalisi menilai alasan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Menteri KLHK Siti Nurbaya yang ingin mencabut moratorium Pulau G tidak transparan dan tertutup, tidak konsisten, tidak patuh pada peraturan hukum, dan tidak berpihak kepada perlindungan nelayan dan pemulihan lingkungan hidup.

Juru bicara KSTJ yang juga Ketua DPP KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan, keputusan pencabutan moratorium sangat berbeda dengan apa yang telah diputuskan pada 30 Juni 2016 di mana Menko Kemaritiman mengumumkan telah terjadi pelanggaran berat atas pembangunan Pulau G. Saat itu rekomendasi memutuskan pembangunan pulau G tidak dilanjutkan. Alasannya sangat jelas pembangunan pulau G telah berdampak kepada kehidupan nelayan, menambah beben kerusakan lingkungan, terganggunya PLTU, dan proses perizinan yang melanggar hukum.

“KSTJ sejak awal telah mencurigai kehadiran Luhut Panjaitan sebagai Menko Kemaritiman akan kembali melanjutkan proyek reklamasi. Hal ini ditunjukkan dengan proses pasca keputusan motatorium yang tidak transparan dan tertutup dengan rapat seluruh informasi pembahasan reklamasi. Pemerintah tidak pernah melibatkan pihak-pihak yang menolak reklamasi selama proses moratorium,” ujar Marthin.

Kata Marthin, KSTJ yang terdiri dari organisasi nelayan, akademisi, mahasiwa, perempuan dan aktivis lingkungan hidup tidak pernah didengar pendapatnya. Berbagai surat penolakan reklamasi, berbagai upaya informasi publik tidak pernah direspon, ini adalah sikap negatif dari pemerintah kepada masyarakat.

Untuk itu, lanjutnya, Koalisi mengingatkan kembali kepada pemerintah dampak buruk yang telah dan akan terjadi apabila reklamasi kembali dilanjutkan. Dampak buruk tersebut tidak hanya dirasakan di daerah reklamasi, namun di daerah asal pengambilan material. “Kami memperkirakan akan terjadi kembali muncul konflik agraria, kerusakan lingkungan, krisis iklim dan pemiskinan kepada nelayan. Pasca diberhentikannya reklamasi KSTJ mendapatkan fakta adanya peningkatan hasil tangkapan ikan dan budidaya kerang hijau, yang tentunya berdampak positif kepada kehidupan nelayan,” ujarnya.

Namun terkait rencana pencabutan moratorium Pulau G, kata Marthin, KSTJ masih memastikan langkah-langkah yang akan dilakukan atas keputusan pencabutan moratorium tersebut. [NSS]

 

436 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *