DFW Indonesia Nilai Moratorium Pengadaan Kapal Ikan Tidak Tepat

Tahun 2018 Kapal bantuan KKP untuk nelayan akan dimoratorium. (foto kkp)

MARINDO--Kesepakatan antara Komisi IV dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan moratorium pengadaan kapal ikan pada APBN 2018 adalah langkah yang tidak tepat. Padahal saat stok ikan di laut Indonesia mengalami peningkatan, dibutuhkan stimulus dan intervensi pemerintahan untuk membantu nelayan dalam penyediaan sarana produksi seperti kapal dan alat tangkap ikan. Moratorium dikhawatirkan mengakibatkan tidak tercapainya target produksi perikanan pada tahun 2018 sebesar 33,53 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 8,53 miliar.

Koordinator Nasional DFW-Indonesia, Moh. Abdi Suhufan, mengatakan usulan DPR untuk melakukan moratorium pengadaan kapal sebesar Rp 501.204.533 dengan alasan pengadaan kapal selama ini sarat dengan masalah adalah penilaian yang tidak proporsional. “DPR mestinya melihat permasalahan secara holistik, bukan saja dari sisi administrasi pengadaan, tapi juga tujuan strategis dari program pengadaan kapal,” kata Abdi dalam siaran persnya.

Menurut Abdi, jika ada kelemahan dalam sisi adminsitrasi pengadaan kapal selama ini, mestinya DPR mendorong dan menyarankan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat pengawasan internal dan manajemen resiko Kementerian Kelautan dan Perikanan agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya, jika ditemukan masalah, mesti dilakukan langkah penyelesaian secara proporsional, bukan dengan menjatuhkan vonis pembatalan program secara keseluruhan.

Moratorium pengadaan kapal secara keseluruhan akan mengakibatkan rencana pengadaan kapal berukuran 3-28 GT sejumlah 484 unit senilai Rp196,6 miiar menjadi batal dilaksanakan tahun depan. Padahal, kapal dengan ukuran tersebut sangat dibutuhkan oleh nelayan-nelayan di Indonesia bagian timur yang kini merasakan melimpahnya ikan di perairan mereka.

“Nelayan kecil butuh fasilitasi dan perlindungan pemerintah dan hal tersebut sejalan dengan amanah UU 7/2016 tentang Pelrindungan Nelayan, sehingga seharusnya jangan ada keraguan dari DPR dan pemerintah untuk mengalokasikan program dan anggaran untuk nelayan,” kata Abdi.

Menyikapi perkembangan ini, lanjut Abdi, DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebaiknya meninjau ulang moratorium kapal ikan yang dilakukan secara menyeluruh. Moratorium bisa dilakukan hanya pada pengadaan kapal yang berpotensi bermasalah terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan secara multiyears di mana sejumlah persyaratannya belum dipenuhi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanaan juga perlu memperkuat sistim pengawasan internal, memperbaiki mekanisme perencanaan pengadaan kapal dan melakukan manajemen resiko agar potensi permasalahan pengadaan kapal dapat dideteksi dan antisipasi sejak awal. Secara proporsional, pengadaan kapal tahun 2018 mesti dilakukan pada awal tahun 2018 agar proses pembuatan, distribusi dan operasional oleh nelayan dapat diterima lebih awal dan digunakan untuk melaut. “Tidak selalu menunggu akhir tahun atau mungkin lewat tahun untuk diserahkan pada nelayan,” tutup Abdi. [NSS]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *