HNSI Dukung KKP Terapkan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

Sekjen HNSI Anton Leonard.

MARINDO—Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPP HNSI) menilai, tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK bertahta, sektor kelautan dan perikanan banyak mengalami perubahan. Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam membangun tiga pilar seperti kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dinilai menunjukkan kemajuan yang perlu diperhitungkan.

Namun Sekretaris Jenderal DPP HNSI Anton Leonard melihat, dari tiga pilar tersebut, upaya mensejahterakan nelayan dirasakan masih belum optimal. “Menteri Susi memang telah mampu membangun kedaulatan dengan memberantas kapal-kapal illegal fishing dan menegakkan keberlanjutan sumberdaya perikanan dengan membenahi alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, namun untuk kesejahteraan nelayan masih belum optimal,” ujar Anton di ruang kerjanya, Selasa (24/10/17).

Menurut Anton, cara memberdayakan nelayan harus dilihat secara utuh. Nelayan jangan dilihat sebagai pelaku industri perikanan semata, namun harus ditangani secara holistik. Pemerintah jangan hanya membina dan menyediakan sarana alat tangkap untuk mencari ikan di laut, misalnya, sementara kondisi lingkungan dan pendidikan anak-anak nelayan tidak terpikirkan. KKP memang perlu memberdayakan secara ekonomi, kata Anton, tapi kondisi lingkungan nelayan yang saat ini masih dipandang kumuh serta tingkat pendidikan yang rendah harus menjadi perhatian tersendiri.

“Sebagai pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, saat ini nelayan diberdayakan hanya masih pada tahapan sisi ekonomi saja. Sementara lingkungan yang tidak sehat dan tingkat pendidikan yang masih rendah masih diabaikan. Padahal lingkungan yang sehat dan pendidikan yang cukup akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan,” ungkap Anton.

Anton juga mengungkapkan, karakteristik masyarakat pesisir, nelayan khususnya, akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam pemberian alat tangkap, misalnya, antara daerah pantura Jawa dengan di timur Sumatera tentu akan berbeda. Maka dari itu, kapal, alat tangkap dan kebijakan harus diberikan secara berbeda pula.

“Alat pukat hela dan tarik kan dilarang dengan hadirnya Permen soal pelarangan cantrang. Nah, di Sumatera Utara justru alat tangkap dengan model jaring tarik sangat dibutuhkan untuk menangkap ikan teri. Kalau tetap dilarang ya nanti tidak ada teri Medan yang terkenal itu. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” jelas Anton.

Keterlibatan semua pihak secara lintas sektor sangat dibutuhkan dalam menyejahterakan masyarakat nelayan. Untuk pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir, misalnya, Kementerian PU harus adil untuk wilayah pesisir. Meskipun tingkat kerumitan pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi, namun tetap harus dilakukan seimbang dengan wilayah lainnya. Demikian dengan sektor pendidikan dan kesehatan, problema masyarakat di perkampungan nelayan seperti kumuh dan rendahnya pendidikan, juga harus ditangani secara seimbang seperti yang dilakukan di wilayah pedalaman.

“Namun HNSI menilai semua upaya pemerintah dalam memberdayakan nelayan selama tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK sudah terarah, hanya belum disentuh secara utuh saja. Belum melibatkan semua pihak, sehingga tingkat kesejahteraan nelayan belum dicapai secara optimal,” tambah Anton.

Lebih jauh Anton mengatakan, sebagai organisasi profesi, HNSI saat ini sebenarnya sudah memiliki banyak koperasi di daerah-daerah yang siap membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jika saja pemerintah, dalam hal ini KKP, mau memanfaatkan itu (koperasi), maka akan dapat meringankan tugas pemerintah. Sebagai organisasi yang sampai ke tingkat ranting di sentra-sentra nelayan, HNSI bisa diajak dalam menyosialisasikan setiap program KKP.

“40 tahun HNSI berkirah, dan kami punya jaringan di seluruh Indonesia. Coba saja, jika pembagian alat tangkap dan kapal perikanan melibatkan HNSI, mungkin tidak akan terjadi kasus salah sasaran dalam bantuan tersebut. Ini sangat disayangkan dan kami berharap pada 2018 pemerintah mau menggandeng HNSI,” katanya.

Terkait dengan pelarangan alat tangkap jenis cantrang oleh KKP yang akan berlaku pada awal 2018, HNSI sepenuhnya mendukung langkah dan kebijakan KKP tersebut. Hal ini untuk masa depan keberlanjutan sumberdaya perikanan Indonesia. “Jika untuk keberlanjutan sumberdaya perikanan, untuk kesejahteraan nelayan, kenapa tidak kita dukung,” tandas Anton menutup pembicaraannya dengan Maritim Indonesia. [NSS]

653 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *