Menyamakan Dasar Hukum Reklamasi Masa Orba dan Reformasi Tidak Tepat

KNTI dengan tegas menolak reklamasi Teluk Jakarta dilanjutkan.

MARINDO—Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai menghentikan reklamasi adalah persoalan keberpihakan negara kepulauan kepada nelayan dan ekosistem pesisir. Terbitnya Keppres No. 52 Tahun 1995 berbeda dengan Perpres No.122 Tahun 2012 jelas sangat berbeda. Pasalnya, pada waktu itu Keppres 52/1995 diterbitkan dalam rezim otoritarian di mana nelayan dan masyarakat pesisir tidak menjadi bagian utama dan menjadi pusat pembangunan.

Namun sebaliknya Perpres 122/2012 telah berada dalam rezim UU No. 27 Tahun 2007 yang merupakan undang-undang pertama yang mengatur pemanfaatan sumber daya pesisir dan mulai mengakui peran dan kedudukan penting dari nelayan dan masyarakat pesisir. “Meneruskan proyek reklamasi dengan dasar Keppres 52/1995 tidak lain adalah melanggengkan orde baru,” tandas Marthin Hadiwinata, Ketua DPP KNTI, dalam siaran persnya yang dikirimkan kepada Maritim Indonesia.

Menurut Marthin, dalam konteks sosial-ekonomi hasil kajian Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Dampak Sosial Ekonomi dan Rekomendasi Kebijakan, menunjukkan proyek reklamasi akan mengganggu jaringan relasi sosial-ekonomi nelayan di Jakarta yang mayoritas adalah nelayan tradisional dan skala kecil karena pemanfaatan sumber daya pesisir menjadi sumber kehidupan.

Sebagai gambaran, jumlah kapal penangkap ikan mayoritas adalah skala kecil (<10 GT) yang mencapai 3.231 kapal atau 79% dari seluruh kapal perikanan mencapai 4.109 unit di Provinsi DKI Jakarta. Pengkajian yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan adanya jaringan relasi sosial nelayan yang akan berubah karena aktor-aktor dalam relasi jaringan sosial yang telah terpola mengalami perubahan untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Dikatakan, terjadi penurunan pendapatan dari rata-rata Rp. 9,609,515 per bulan (Mei 2014) menjadi Rp. 2,267,655 per bulan (Mei 2016). Jika rekamasi dilanjutkan maka akan berdampak buruk terhadap upaya perlindungan nelayan yang telah dimulai dengan UU No. 7/2016 tentang Perlindungan Nelayan.

Dalam konteks lingkungan hidup, lanjutnya, sudah jelas negara harus mengakui prinsip kehati-hatian dan melindungi lingkungan hidup jika terjadi keragu-raguan atas dampak dan kerusakan lingkungan yang telah dan akan terjadi. Sebagaimana putusan atas gugatan reklamasi Pulau G, F, I dan K, Majelis Hakim PTUN Jakarta telah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

Lebih jauh Marthin mengungkapkan, kebijakan pembangunan tidak tepat jika hanya berpihak kepada ekonomi (investasi) semata, terlebih adanya kepentingan negara industri dari Belanda untuk mengubah paradigma bantuan menjadi perdagangan (sifting from aid to trade). KNTI mencatat terdapat lebih dari 10 perusahaan asal Belanda mendapatkan keuntungan melakukan pekerjaan dalam bisnis reklamasi di Indonesia.

“Jika berpihak kepada perlindungan investasi, maka reklamasi sudah tidak layak untuk disebut berkelanjutan. Karena dengan mengabaikan aspek sosial dalam keberpihakan kepada nelayan dan masyarakat pesisir serta mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan,” tutup Marthin. [red]

 

799 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *