ANNI Akan Laporkan Menteri Susi Kepada Presiden

Menteri Susi akan dilaporkan oleh ANNI kepada Presiden terkait pelanggaran HAM.

MARINDO–Mensikapi keluarnya rekomendasi komnas HAM yang menyatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan pelanggaran hak nelayan dalam kebijakan pelarangan cantrang, Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) akan melaporkan Menteri Susi Pudjiastuti kepada Presiden Joko Widodo.

Langkah ini juga diambil menyusul pernyataan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Sjarief Widjaja, kepada sejumlah media pada kamis (05/10/2017) yang menegaskan akan tetap melarang cantrang mulai awal tahun 2018.

Menurut Riyono, Ketua Aliansi Nelayan Indonesia, pernyataan pihak KKP yang akan melarang cantrang mulai tahun 2018 menandakan ketidak-seriusan KKP untuk mematuhi rekomendasi Komnas HAM, sekaligus mengingkari kesepakatan antara nelayan dengan pihak Istana yang akan melakukan kajian independen terkait alat tangkap cantrang.

“Kami yakin Presiden sudah membaca surat rekomendasi Komnas HAM, laporan kami untuk menegaskan pentingnya pemerintah, dalam hal ini KKP, untuk mematuhi apa yang diminta oleh komnas HAM,” Tutur Riyono.

Ada 3 pokok masalah yang akan dilaporkan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) kepada Presiden. Pertama, terkait pelanggaran hak-hak nelayan yang dilakukan oleh KKP sebagaimana rekomendasi Komnas HAM.

Keduaa, indikasi ketidakpatuhan KKP terhadap rekomendasi Komnas HAM sekaligus pengingkaran terhadap kesepakatan kajian independen cantrang antara nelayan dengan pihak Istana.

Ketiga, mengingatkan kepada pemerintah bahwa batas akhir pelaksanaan kajian independen cantrang adalah akhir bulan Desember 2017.

“Untuk tahap awal, laporan akan kami kirim secara tertulis atas nama Aliansi Nelayan Indonesia dan selanjutnya akan disusul dengan pengiriman satu juta surat nelayan yang sudah mulai kami galang,” tambah Riyono.

Sementara itu, Sutia Budi, Wakil Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) salah satu pihak yang turut melaporkan Menteri Susi Pusjiastuti ke Komnas HAM menghimbau agar KKP lebih fokus menyiapkan langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi Komnas HAM serta menghentikan segala bentuk wacara terkait pelarangan cantrang.

“Saya kira berbagai pernyataan pihak KKP di media hanya akan menyinggung perasaan nelayan yang selama ini sudah bersabar dan semakin memperkeruh suasana,” pungkas Budi.

Dalam polemik terkait pelarangan cantrang dan sejumlah alat tangkap lainnya, nelayan memberikan solusi jalan tengah dengan meminta diadakan kajian independen yang melibatkan nelayan, akademisi dan stakeholder terkait. (NSS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *