Usulan Batasan YOR Terminal 65% Ditentang ALFI

MARINDO- Pelaku usaha yang tergabung dalam  Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menegaskan, kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan utama tetap harus mengacu pada batas waktu penumpukan maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan atau terminal petikemas sebagaimana diatur melalui Permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan (longstay) di pelabuhan.

Hal itu sebagai respon atas pernyataan Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro yang mendesak supaya perpindahan peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kembali mengacu pada hitungan jika yard occupancy ratio (YOR) di terminal peti kemas sudah mencapai 65%. Menurutnya, dengan mengacu pada YOR terminal maka hal itu sejalan dengan percepatan dwelling time dan menghindari tingginya biaya logistik.

Sekretaris Umum ALFI DKI Jakarta, Adil Karim mengatakan adanya pihak yang mengusulkan untuk kembali mengacu pada perhitungan yard occupancy ratio (YOR) 65% dalam kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan utama itu, merupakan konsep usulan yang sudah usang  dan kontra produktif dengan program pemerintah untuk menekan biaya logistic.

“ALFI menilai usulan agar relokasi peti kemas impor mengacu YOR 65% itu menyesatkan karena berpotensi membuat pelabuhan kongesti dan menggagalkan program pemerintah dalam menekan biaya logistik dan capaian dwelling time,” ujarnya kepada pers, Rabu (22/11/2017).

Menurut Adil, acuan YOR 65% dalam kegiatan relokasi peti kemas impor di pelabuhan Tanjung Priok pernah diterapkan beberapa tahun silam dan yang terjadi adalah pelabuhan seringkali dibanyangi kongesti lantaran fasilitas terminal berubah fungsinya sebagai tempat penimbunan barang.

Disamping itu, lanjut Adil, saat itu pemilik barang impor melalui kuasanya yakni perusahaan forwarder mesti menalangi pembayaran biaya penumpukan yang tinggi karena berlaku tarif progresif dan pinalti di lini satu pelabuhan.

Adil mengatakan, berdasarkan kajian bersama penyedia dan pengguna jasa pelabuhan Priok, telah diaepakati bahwa terminal peti kemas mesti menjalankan bisnis intinya sebagai operator bongkar muat dan bukan mengandalkan pendapatan dari biaya penumpukan atau storage.

Karenanya, imbuhnya, ALFI sangat mendukung terbitnya Permenhub No:25/2017 tentang batas waktu penumpukan barang impor di empat pelabuhan utama di Indonesia.

Dalam beleid itu ditegaskan, barang impor hanya diperbolehkan menumpuk maksimal tiga hari di lini satu pelabuhan Priok, Tanjung Perak Surabaya, Belawan Medan dan Makassar.

Adil menyatakan kegiatan relokasi peti kemas impor dari lini satu atau terminal peti kemas ke lini dua pelabuhan dengan mengacu batas waktu penumpukan lebih dari tiga hari sesuai Permenhub 25/2017 sudah sangat efektif menekan dwelling time dan tidak menimbulkan biaya tambahan logistik.

“ALFI menilai jika mengacu YOR 65% dalam kegiatan relokasi justru akan sulit mencapai dwelling time ideal di pelabuhan apalagi untuk kurang dari tiga hari. Silahkan berpendapat tapi jangan yang menyesatkan,” paparnya.

ALFI DKI Jakarta, kata dia, mendesak agar Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok menjalankan dengan tegas implementasi Permenhub 25/2017 itu.

Adil mengungkapkan, implementasi beleid itu di Priok saat ini baru terhadap peti kemas impor yang belum mengantongi surat perintah pengeluaran barang (SPPB) namun sudah menumpuk lebih dari tiga hari di pelabuhan (overbrengen), sedangkan terhadap peti kemas impor yang sudah SPPB meskipun sudah lebih dari tiga hari di pelabuhan belum dilaksanakan relokasi oleh pihak terminal.

“Kami harapkan aturan yang sudah diterbitkan pemerintah bisa diimplementasikan sebab kami melihat hadirnya Permenhub 25/2017 selain untuk menekan dwelling time dan biaya logistik juga untuk menjamin kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan,” ujar dia. *HBB

172 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *