Atasi Dampak Perubahan Iklim, Forum Negara Kepulauan Siap Dibentuk

Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan

MARINDO— Dalam penutupan konferensi Archipelagic and Island States (AIS) yang digelar di Jakarta, Selasa (22/11/2017), delegasi dari 20 negara kepulauan dan negara pulau di kawasan Asia Pasifik sepakat untuk membentuk Forum dalam menanggapi perubahan iklim.

Forum yang diinisasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman ini bertujuan untuk mengangkat isu kelautan dalam mitigasi dampak perubahan iklim ke level global.
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang menutup konferensi tersebut.

“Sebagai negara yang paling rentan terhadap masalah peningkatan permukaan laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan terumbu karang, penangkapan ikan yang serampangan serta polusi, kita harus berada pada garda terdepan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Menko.

Menurutnya, sudah saatnya komunitas global lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap laut karena laut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dunia. “Tidak boleh ada ada orang merasa negara kepulauan diignore (diabaikan) dalam isu kelautan dan perubahan iklim,” sambung Menko.

Dalam forum tersebut, Menko menyinggung tentang komitmen besar pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim.

Pemerintah saat ini, lanjut Luhut, benar-benar memperhatikan polusi dan sampah tidak hanya di laut namun juga di darat.

Lebih jauh, para delegasi forum AIS meminta pemerintah Indonesia agar segera menyusun konsep detil mengenai struktur dan mekanisme forum, isu yang akan diatasi, dan opsi pembiayaan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan, pemerintah dan UNDP (United Nations Development Program) akan mencari pilihan pembiayaan. “Ini termasuk menyusun konsep pembiayaan sukarela dan fasilitasi akses pada pembiayaan,” jelasnya.

Menurut Havas, tonsep pembiayaan dan bentuk forum AIS akan segera disusun bersama dengan UNDP lalu disebarkan ke seluruh negara Kepulauan dan Negara Pulau pada Desember 2017. Alternatif model pembiayaan yang akan dikaji antara lain Green Climate Fund (GCF), Climate Vulnerable Forum dan Pembiayaan Selatan-Selatan.

Konferensi AIS dihadiri oleh delegasi dari Antigua dan Barbuda, Bahrain, Kuba, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Srilanka, Seychelles, Singapura, New Zealand, dan Inggris. “Papua Nugini, Saint Kitts Navis, dan Bahrain tertarik untuk melakukan hubungan bilateral dalam kerjasama yang salah satu bentuknya adalah akses pelatihan,” beber Havas.

Pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau internasional itu, lanjut Havas dimaksudkan untuk membentuk kerjasama teknis dalam isu ekonomi biru, adaptasi perubahan iklim, dan perikanan berkelanjutan,” pungkasnya.

Pembentukan forum ini memperoleh dukungan penuh dari UNDP. (tim)

348 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *