Dr. Chandra Motik Yusuf : Indonesia Butuh UU Hukum Maritim

Pakar Hukum Maritim Dr. Chandra Motik Yusuf (foto pemuda maritim)

MARINDO—Tiga tahun sudah bidang kemaritiman mendapatkan tempat terhormat di negeri ini. Namun meskipun isu kemaritiman terus digaungkan, kiranya masih dibutuhkan waktu lama bagi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim, apalagi menjadikannya sebagai poros maritim dunia.

Pakar hukum maritim Dr. Chandra Motik Yusuf mengungkapkan, Indonesia akan disebut sebagai negara maritim jika laut benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian, khususnya dalam penguasaan perdagangan dan transportasi laut. Namun untuk menuju sebagai Poros Maritim Dunia, masih terbentur oleh berbagai kendala, salah satunya hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-undang Hukum Maritim. Padahal Indonesia butuh seperangkat aturan hukum kemaritiman yang kokoh dan tidak tumpang tindih.

“Agar visi misi mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim dapat tercapai, maka harus segera dibuat Undang-undang Hukum Maritim yang dapat dijadikan landasan pembangunan kemaritiman di Indonesia,” ujar Chandra Motik pada Forum Group Discussion (FGD) bertemakan ‘Meningkatkan Kualitas SDM Pelayaran Niaga Melalui Pendidikan Tinggi yang Berkarakter industri’ yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, di Jakarta, pada Rabu (22/11/17).  

Menurut Chandra, saat ini memang sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai kemaritiman, namun masih bersifat terpisah yang dilandasi kepentingan egosektoral yang jauh dari visi negara maritim. Padahal Undang-undang Hukum Maritim tersebut sejatinya dapat mengatur segala aspek kemaritiman, mulai dari aspek keamanan, keselamatan pelayaran, pencemaran lingkungan, SDM maritim, potensi ekonomi, sumber daya alam, navigasi dan lainnya secara holistik, komprehensif dan integral.

“Tidak tersebar ke dalam beberapa kepentingan egosektoral seperti saat ini. Nantinya Undang-undang Hukum Maritim yang dibuat harus dapat mensinergikan seluruh peraturan dan perundang-undangan yang telah ada dan yang akan dibuat, termasuk di dalamnya aturan-aturan internasional yang telah diratifikasi,” ujar peraih ‘Woman in Maritim’ tersebut.

Namun Chandra mengakui masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kemaritiman di Indonesia, salah satunya soal perbedaan dan pemahaman definisi maritim. Pemahaman dan pengertian dari definisi maritim tersebut, bahkan terdapat antar instansi pemerintah memiliki definisi yang berbeda-beda. Untuk itu harus segera dibuat pemahaman bersama mengenai definisi maritim dan disosialisasikan secara menyeluruh ke masyarakat Indonesia.

Dikatakan, pemahaman pembangunan maritim saat ini lebih mengarah kepada kelautan, perikanan, sumber daya alam dan mineral, geologi, lingkungan laut dan lainnya. Bukan kepada pembangunan kemaritiman yang sesungguhnya. “Ditambah belum memadainya perguruan tinggi yang memiliki program studi kemaritiman, bukan hanya bidang teknis namun juga dalam bidang hukum maritim,” tambanya.

Minim SDM

Lebih jauh “Srikandi Maritim Indonesia” ini mengungkapkan, saat ini perusahaan pelayaran nasional dengan armada niaganya telah beroperasi baik dalam jalur pelayaran nasional maupun internasional. Hanya saja, potensi tersebut masih belum dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memberdayakan sektor maritim tersebut.

Dari data sensus penduduk tahun 2010, dari jumlah 237.556.363 penduduk hanya 2.313.006 penduduk saja yang menggeluti bidang maritime. Jumlah 2,3 juta yang bergelut di bidang kemaritiman itu sudah termasuk di dalamnya TNI AL sebanyak 70.000 orang. Kualitas dan kuantitas SDM jauh dari cukup. Demikian juga kebutuhan SDM pelayaran yang baru bisa dipenuhi oleh Indonesia hanya sebesar 21 persen atau sekitar 1.500 dari 7.000 per tahun. Industri pelayaran masih terpuruk, kontribusi hanya 1,64%.

FGD dengan tema “Meningkatkan Kualitas SDM Pelayaran Niaga Melalui Pendidikan Tinggi yang Berkarakter Industri” yang digagas oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Untuk itu, sebagai tulang punggung pembangunan kemaritiman, maka peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang kemaritiman harus ditingkatkan. Artinya, secara kuantitas harus lebih banyak lagi orang Indonesia yang bekerja di sektor kemaritiman. Dengan demikian proporsi rasio keterlibatan SDM di bidang maritim terjadi keseimbangan dengan jumlah penduduk Indonesia, termasuk SDM di bidang Kemaritiman dalam sistem keamanan maritim secara kuantitas mampu terpenuhi.

Secara kualitas SDM yang terlibat di bidang kemaritiman harus profesional dan dengan pengorganisasian yang jelas (well organized). Hal ini mengandung makna bahwa penempatan SDM disesuaikan dengan keahlian dan ketrampilannya. SDM juga ditunjang oleh segala perlengkapannya (well equiped) yang berarti bahwa dalam pengelolaan bidang maritim penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini menjadi bagian yang penting.  

“SDM yang berkualitas juga dihasilkan dari pelatihan yang baik (well trained). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterampilan dan kecakapan dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman. SDM yang berkualitas yang tingkat kesejahteraannya baik (well paid), yaitu adanya keselarasan antara tenaga dan pikiran yang dikeluarkan dengan penghasilan yang memadai,” ujarnya.

Pengembangan pola pendidikan yang berorientasi maritim, lanjutnya, bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang paham terhadap kemaritiman yang terintegrasi. Untuk menciptakan SDM kemaritiman yang berkualitas dalam jumlah yang sangat besar, maka pola pendidikan dan kurikulum pendidikan harus dimasukkan unsur-unsur yang dapat menambah wawasan, pemikiran, keahlian dan juga ketangkasan yang dibutuhkan. [tim]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *