Kesadaran Pelaku Bisnis Gunakan Subsidi Tol Laut Masih Rendah

FGD evaluasi program tol laut.

MARINDO—Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerin Perhubungan, melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tol laut yang dimulai dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Membangun Etika dan Wawasan Kebangsaan sebagai Dasar Penyelenggaraan Tol Laut 2018” di Surabaya.

Direktur Lalulintas dan Angkutan Laut Dwi Budi Sutrisno mengatakan, FGD dimaksud dilakukan dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan program tol laut. “Melalui FGD ini, kami menampung berbagai aspirasi stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan tol laut serta membahas berbagai permasalahan yang secara dinamis muncul di lapangan,” ujar Dwi saat membuka acara FGD dimaksud.

Dwi menambahkan, tujuan evaluasi tol laut untuk mendapatkan informasi dan gambaran seberapa efektif program Tol Laut yahg sudah memasuki tahun ketiga. Hasil evaluasi Tol Laut menjadi pedoman dalam menyusun strategi kedepan untum peningkatan performa dan kinerja pelayanannya agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat.

Sementara itu Staf khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga Buyung Lalana menyoroti masih rendahnya kesadaran para pelaku bisnis yang menggunakan subsidi Tol Laut ini dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.

“Masih banyak ditemukan di pelaksanaan Tol Laut yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya seperti praktek monopoli, memberikan dokumen muatan yang tidak sesuai, memuat muatan yang bukan bahan pokok dan bahan penting lainnya sebagaimana yang diatur, dan petugas di lapangan yang tidak menjalankan prosedur dengan benar sehingga menyebabkan program tol laut belum optimal,” kata Buyung.

Di sela-sela acara FGD tersebut, Staf Khusus Menteri Perhubungan tersebut didampingi oleh Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri, Capt. Wisnu Handoko melakukan inspeksi pembangunan kapal Tol Laut di galangan kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard.

Kapal tersebut direncanakan akan digunakan sebagai armada Tol Laut pada tahun 2018 untuk mendukung perluasan jangkauan dan efektifitas program Tol Laut.

“Pemerintah pada tahun anggaran 2015 – 2017 membangun 15 kapal kontainer berukuran 1600 GT yang akan digunakan sebagai kapal feeder untuk pelabuhan-pelabuhan kecil di daerah atau pulau terpencil, terdalam, terluar dan pedalaman (3TP). Rencana kedepan, Ditjen Perhubungan Laut akan memperbaiki pola subsidi yang diterapkan dan perubahan pola trayek dengan pelabuhan Hub-spoke,” tutup Wisnu.

Sebagai informasi, Tol Laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan (disparitas) harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan wilayah Indonesia Bagian Timur.

Hingga tahun ketiganya di 2017, pelaksanaan program Tol Laut telah berjalan dengan baik dan terus mengalami peningkatan baik dari sisi regulasi sebagai payung hukum maupun realisasi muatannya dengan dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan pelaksanaannya.

Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan Program Tol Laut dimulai sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran 3 trayek perdana.

Dalam kurun waktu 3 tahun, trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, 7 trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan 6 trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta serta menetapkan 19 lokasi “Rumah Kita” sebagai rumah logistik yang akan berperan dalam memaksimalkan muatan kapal tol laut. [tim]

431 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *