Untuk Keamanan Data, KKP-Lemsaneg Kembangkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Penandatanganan PKS antara KKP dan Lemsaneg, yang dilakukan oleh Kapsudatin KKP Budi Sulistyo dan Kabalai Sertifikasi Elektronik Lemsaneg Anton Setiyawan. (foto ugeng nugroho/kkp)

MARINDO—Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kelautan dan Perikkanan (KKP) akan selalu berhubungan dengan data-data di bidang kelautan dan perikanan. Data yang akurat dan otentik di bidang kelautan dan perikanan tidak saja untuk kepentingan investasi dan bisnis, juga sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan para pemimpin di lingkup KKP sendiri.

Untuk mendukung pemutakhiran, kecepatan dan validitas data tersebut, maka Pusdatin KKP dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) perlu melakukan kerjasama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai sarana pengamanan pertukaran data dan informasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Anton Setiyawan dan Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi KKP Budi Sulistyo, pada Senen (27/11/17) di Ruang Rapat Tuna Gedung Mina Bahari IV KKP Gambir, Jakarta.

“Kerjaasama ini merupakan perwujudan penerapan sertifikat elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi di lingkungan KKP dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam sambutannya pada acara MoU tersebut.

Menurut Rifky, dengan pemanfaatan sertifkat elektronik ini dapat mempercepat penyelenggaraan administrasi pemerintahan sekaligus mempersempit ruang gerak pemalsuan data-data. Sebab dengan sertifikat elektronik tersebut, kecepatan, keotentikan serta tertib administrasi dapat terjamin.  

Ruang lingkup dalam kerjsama ini antara lain, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi pada layanan pemerintah, pemanfaatan sertifikat elektronik untuk menjamin otentikasi dan keaslian data serta nirpenyangkalan dalam transaksi elektronik dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menunjang terlaksananya pemanfaatan sertifikat elektronik.

Berpose seusai penandatanganan pemanfaatan sertifikat elektronik antara KKP dan Lemsaneg. (Dari kiri) Sekjen KKP Rifky Effendi, Kapusdatin KKP Budi Sulistyo, Kabalai Sertifikasi Elektronik Anton Setiyawan, dan Sekretaris Utama Lemsaneg Syahrul Mubarak. (foto ugeng nugroho/kkp)

Sementara itu Sekretaris Utama Lembaga Sandi Negara Syahrul Mubarak mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana yang digunakan dapat berpotensi munculnya kerawanan yang mengakibatkan terbukanya sistem komunikasi yang memungkinkan siapa pun dapat mengakses komunikasi untuk berbagai kepentingan. Oleh karena itu, Lemsaneg melalui BSrE sesuai tugas dan kewenangannya berkewajiban memberikan dukungan keamanan informasi bagi Pusdatin-KKP melalui sertifikat elektronik.

“Kami berupaya melakukan perlindungan sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan e-government di lingkungan KKP melalui sertifikat elektronik yang berbasis kriptografi yang telah dikembangkan oleh Lemsaneg,” ujar Syahrul.

Syahrul juga mengatakan, kerjasama ini dibutuhkan untuk kelengkapan administrasi dokumen ekspor perikanan ke Uni Eropa, khususnya Belanda yang proses dokumennya mensyaratkan menggunakan sertifikat elektronik untuk menghindari pemalsuan. Selama ini Belanda telah menerapkan hal yang sama terhadap Kementerian Perdagangan dan Kementeriaan Pertanian. [tim]

458 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *