Pemerintah Harus Beri Perlindungan Bagi Usaha Nelayan Yang Terkena Dampak Perubahan Iklim

Pemerintah harus beri perlindungan bagi nelayan yang terkena dampak perubahan iklim.

MARINDO–Saat ini nelayan di berbagai daerah terkena dampak perubahan iklim. Untuk itu memerlukan jaminan bantuan dan perlindungan yang pasti dari pemerintah.

“Perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam pada masa bencana ini sangatlah dibutuhkan dalam upaya membantu mereka,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/12).

Dia mencontohkan bencana banjir besar yang menerjang pemukiman masyarakat pesisir di Kabupaten Lombok Timur, Nusa tenggara Barat, sejak 18 November. Untuk itu, katanya, perlindungan bagi masyarakat pesisir mutlak dibutuhkan, termasuk bantuan terhadap usaha perikanan dan pergaraman rakyat yang rusak akibat banjir yang disebabkan tingginya intensitas hujan ini.

“Akses jalan dan jembatan terputus, beberapa rumah nelayan pun rusak dan ambruk. Nelayan di lokasi terjadinya bencana telah mengungsi,” terang dia.

Kiara mengingatkan pemerintah untuk secara maksimal memberikan upaya kebertahanan bagi masyarakat di tengah bencana. Selain itu, Susan menuturkan, Dinas Kelautan dan Perikanan setempat perlu hadir dalam upaya pemulihan usaha perikanan dan pergaraman masyarakat yang rusak akibat banjir, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 7 tahun 2016.

Sebelumnya, pengamat kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mempercepat pelaksanaan penyaluran asuransi bagi nelayan karena hingga kini baru sekitar 55 persen nelayan kecil yang telah menerimanya.

Menurut kajian yang dilakukan Abdul Halim, hanya 55,4 persen nelayan kecil yang telah menerima asuransi pada 2016-2017. Abdul Halim mengingatkan UU No. 7 Tahun 2016 memiliki salah satu amanah yaitu memastikan perlindungan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan usaha pergaraman bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Abdul Halim yang menjabat Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities itu berpendapat, di tengah pelbagai ancaman ketidakpastian usaha, asuransi jiwa dan asuransi perikanan dinilai bisa menjadi jaminan atas risiko usaha yang tengah dijalankan. (tim)

401 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *