TKBM Pelabuhan Priok Batal Mogok “4 Desember”

MARINDO. Sekretaris Koperasi TKBM Pelabuhan Priok, Suparmin  hari ini, (4/12/2017) kepada Maritim Indonesia menegaskan di Pelabuhan Priok tak ada aksi mogok buruh atau TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat).

“Ini kami bersama Kepala OP Priok sedang keliling ke dalam pelabuhan (Priok), dan kegiatan bongkar muat normal, artinya TKBM tetap bekerja,” ujarnya kepada Maritim Indonesia  via HP.

Sebelumnya pada 27 November 2017, Forum Komunikasi Serikat Pekerja di Pelabuhan Priok melayangkan surat kepada Sudisnaker dan tembusan kepada sejumlah pihak terkait menginformasikan bahwa TKBM di Pelabuhan Priok akan melakukan aksi mogok kerja pada tanggal 4 Desember 2017. Surat yang diteken oleh ketu Forum Komunikasi, Mawi Rohani itu menyebutkan aksi mogok dilakukan atas instruksi Induk Koperasi TKBM.

Seperti dikutip sejumlah media, Induk Koperasi TKBM menyatakan, mogok buruh pelabuhan bakal digelar di 97 pelabuhan di Indonesia oleh serikat pekerja buruh pelabuhan dan pekerja transportasi di masing-masing pelabuhan, sedangkan posisi Inkop TKBM bersikap mendukung penuh aksi mogok yang digelar pada 4 Desember 2017.

“Sesuai dengan komitmen dan konsolidasi bersama TKBM dan serikat pekerja yang ada, aksi mogok nasional itu akan dilaksanakan pada Senin 4 Desember 2017 di 97 pelabuhan termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta,” ujar Sugito.

Dia menjelaskan terdapat tiga alasan yang memicu aksi mogok TKBM di pelabuhan, yakni pertama, karena pemerintah hendak mencabut surat keputusan bersama (SKB) tiga Menteri (Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan Menakertrans) yang menjadi dasar eksistensi pengelolaan TKBM oleh Induk Koperasi TKBM.

“Kami menerima informasi SKB itu akan diubah menjadi pengelolaan TKBM akan diperbolehkan lebih dari satu koperasi, bahkan juga sempat dimasukkan boleh berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha lainnya. Ini yang jelas kita tolak,” tuturnya.

Kedua, kata dia, pihaknya juga memprotes dalam setiap perhitungan ongkos pelabuhan pemuatan/ongkos pelabuhan tujuan (OPP-OPT) di pelabuhan yang telah disepakati oleh PT Pelindo I, II, III, dan IV di masing-masing pelabuhan dengan APBMI, saat ini tidak melibatkan koperasi TKBM sebagai pengelola buruh pelabuhan.

Ketiga, mempersoalkan Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 35/ 2007 mengenai pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat dari dan ke kapal serta Pemenhub 152/2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal.

“Pasalnya dalam kedua beleid itu tidak menyebutkan keterlibatan pengelola TKBM adalah Koperasi, namun hanya disebutkan TKBM yang bersertifikat. Dari ketiga alasan itu kami mensinyalir ada upaya sistematis untuk memberangus keberadaan koperasi TKBM yang ada selama ini,” ujarnya. *HBB

 

491 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *