Protes Soal Cantrang, Seluruh Nelayan Indonesia Bakal Datang Ke Jakarta

Terhitung sejak 1 Januari 2018, sejak 17 jenis alat tangkap dilarang, banyak kapal disandarkan alias tidak melaut.

MARINDO–Sejak 1 Januari 2018 resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan melarang 17 alat tangkap nelayan. Sejak pelarangan itu pula, nelayan tidak ada lagi beraktifitas di TPI berbagai daerah.

Kondisi nelayan sekarang tak ada yang berani melaut, sementara alat pengganti belum ada diberikan pemerintah.

Ahmad Sauki, seorang nelayan Riau, mengatakan kebijakan pemerintah telah menyusahkan nelayan kecil. Bahkan tak sedikit harus membayar banyak hutang dan terganggunya pendidikan anak-anak nelayan. “Kebijakan KKP menindas rakyatnya sendiri,” ungkap Sauki.

Menurut Sauki, pelarangan itu, dampak yang ditimbulkan sangat besar dan banyak kerugian bagi nelayan. Artinya, nelayan menilai kebijakan Permen 71 Tahun 2016 itu sangat merugikan nelayan kecil.

Bukan hanya nelayan yang merasa dirugikan oleh Peraturan tersebut. Tetapi, banyak pelaku usaha kecil yang terkena dampak seperti pemilik kapal, buruh TPI, pengusaha pengolahan ikan, pemerintah daerah (DKP), syahbandar, Peternak itik, pedagang kelontong, pedagang sayur, pengusaha tali selambar, pencari rebon, tenaga bongkar ikan, pengurus kapal, tenaga angkutan tossa, penjual warung nasi, penjaja kue, pengurus basket/tempat ikan, penjual solar, penjual sparepart, bakul ikan enceran, penyedia jasa air bersih, pabrik Es dan tenaga pengepuk es

Menurut Saminah, seorang ibu penjaja kue di TPI Kepulauan Riau, mengatakan, perkerjaan yang bisa ia lakukan yakni setiap hari menjual kue untuk nelayan, kini sepi pembeli jika nelayan dilarang melaut.

Sementara itu Ketua Paguyuban Nelayan dan Masyarakat Pesisir Kepulauan Riau (PANMA PKR) Nurdien Aliansyah mengungkapkan, dari masalah tersebut, nelayan, ibu-ibu penjaja kue, kelompok ibu rumah tangga pengolah ikan, akan ikut aksi demonstrasi ke Jakarta pada tanggal 17 dan 18 Januari 2018. Mereka akan menyampaikan aspirasi dan meminta agar alat tangkap nelayan tidak dilarang.

Aksi demo tersebut, akan diselenggarakan pada tanggal 17-18 Januari 2018 di depan Istana negara di Jakarta. Aksi demonstrasi juga akan di hadiri oleh puluhan ribu nelayan dari luar Jawa, mulai dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Palembang, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat. (tim)

559 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *