Pengguna Jasa Butuh Payung Hukum Klaim Atas Layanan Kepelabuhanan

Achmad Ridwan

MARINDO: Pelaku usaha  pengguna jasa kepelabuhanan butuh perlindungan berupa payung hukum untuk melakukan klaim guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi akibat  layanan kepelabuhanan yang tidak sesuai harapan.

Ketua Departemen Kemaritiman Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (APDHI) Achmad Ridwan  mengatakan, selama ini pengguna jasa seringkali harus menanggung kerugian yang diakibatkan lambannya pelayanan dan produktivitas internal di sebuah terminal pelabuhan.

“Karenanya mesti ada aturan yang konkret sebagai upaya melindungi pebisnis di pelabuhan. Sampai sekarang perlindungan hukum bagi para pengguna jasa pelabuhan masih lemah . APDHI mengharapkan segera diterbitkannya payung hukum untuk melindungi kepentingan pengguna jasa kepelabuhanan tersebut,” jelasnya kepada pers, Selasa (9/1/2018).

Hal itu,  menurut Ridwan, menanggapi masih terjadinya ketidakpastian kelancaran layanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang dikeluhkan asosiasi pengguna jasa di pelabuhan tersebut.

“Marilah kita mencari solusi perlu aturan yang jelas di pelabuhan terkait bisnis sektor ini, supaya penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan sama-sama tidak dirugikan,” paparnya.

Pada awal pekan ini, pengguna jasa pelabuhan yang diwakili Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) DKI Jakarta dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, memprotes dan mengeluhkan layanan pemeriksaan fisik peti kemas impor atau behandle di New Priok Container Terminal One (NPCT-1) lantaran adanya kerusakan alat bongkar muat jenis reach stacker di terminal itu.

Kondisi itu mengakibatkan puluhan kontener impor yang sudah terjadwal dilakukan pemeriksaan harus menunggu hingga lebih dari tiga hari.

Masalah  layanan receiving dan delivery peti kemas  dirasakan juga terjadi di Jakarta International Container Terminal (JICT) lantaran ada penyesuaian peralihan tenaga operator alat bongkar muat di terminal itu sejak 1 Januari 2018.

Selain menyebabkan,lamanya penarikan petikemas keluar pelabuhan kondisi itu juga mengakibatkan setidaknya 13 kapal terpaksa delay pelayanannya.

Ketua Umum Indonesia Maritime, Logistic and Transportation Watch (IMLOW), Roelly Panggabean juga menyesalkan ketidakpastian kelancaran pelayanan di pelabuhan yang berdampak merugikan pengguna jasa sehingga menyebabkan munculnya biaya tambahan yang sebelumnya tidak pernah di kalkulasikan dalam hitungan bisnis logistik.

“Pengelola terminal peti kemas hendaknya dapat memberikan jaminan dan komitmennya terhadap seluruh aktivitas layanan di terminalnya,” ujarnya.

Menurutnya, masih adanya keluhan pengguna jasa yang terjadi di NPCT-1 dan JICT saat ini mengindikasikan komitmen manajemen terminal dalam mendahulukan kepentingan pengguna jasanya masih rendah.”Terminal jangan hanya minta maaf tetapi juga harus mencari solusi terkait kerugian yang diderita pengguna jasa jika disebabkan ketidakberesan layanan internasional,” ujar Roely.*HBB

247 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *