Kadin Minta Pemerintah Serius Tangani Sektor Perikanan

Nelayan kecil butuh pemberdayaan.

MARINDO–Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan pada aspek produksi, penyerapan dan pemasaran, industrialisasi hingga peningkatan investasi di sektor perikanan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengatakan, Kadin berharap agar pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam proses penangkapan dan produksi komoditas perikanan. Pasalnya, sekarang ini kondisi di lapangan kurang begitu kondusif.

“Masih banyak nelayan yang mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah. Ini tentu menghambat proses produksi,” ungkap Yugi di sela-sela pertemuan dengan jajaran Komite Tetap Kadin di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Menurut Yugi, Pemerintah dapat memetakan kebijakan yang proporsional dengan memperhatikan aspek ekologis dan ekonomis untuk keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan nasional. 

Ekspor perikanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2014 mencapai 1,3 juta ton, sementara tahun 2015 sekitar 1,1 juta ton. Ekspor produk perikanan 2016 hanya 1,07 ton, sedangkan tahun 2017 diperkirakan capaiannya relatif sama dengan tahun sebelumnya.

“Ekspor produk perikanan Indonesia belum banyak mengalami perubahan, jumlahnya juga ternyata semakin turun dan ini merupakan dampak dari turunnya produksi,” ungkap Yugi.

Genjot budidaya

Yugi juga mengingatkan pemerintah untuk terus mendorong sektor budidaya yang potensinya tidak kalah besar. “Perkembangan budidaya kita masih harus ditingkatkan lagi. Dalam hal ini kita masih banyak ketinggalan sehingga pertumbuhan dan kontribusinya juga belum optimal”.

Untuk budidaya, Yugi memperkirakan Indonesia berpotensi menguasai 25% pasar seafood dunia di 2024 dengan capaian 240 juta ton/tahun sesuai dengan data yang diperoleh dari FAO. Dengan asumsi sebesar 60 juta ton/tahun dapat menjadi yang terbesar di dunia, senilai US$ 240 milyar/tahun dan dapat membuka lapangan kerja langsung untuk 30 juta kepala keluarga.

Selain budidaya, Yugi juga berharap agar pemerintah bekerjasama dengan pihak terkait dapat memaksimalkan potensi wisata bahari Indonesia. Menurutnya, Wisata bahari harus menjadi salah satu program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan nasional. Banyak daerah wisata bahari yang potensinya sangat besar, mulai dari Raja Ampat, Labuan Bajo, Wakatobi, Derawan dan Morotai.  

“Pengembangan potensi wisata bahari memiliki arti strategis bagi usaha multisektor, ekonomi daerah hingga pengembangan budaya bahari itu sendiri,” ungkap Yugi.

Menurutnya, upaya memaksimalkan potensi wisata bahari dapat difokuskan pada bagaimana meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas pariwisata dan sumber daya manusia lokal. “Wisata bahari akan memberikan dampak positif bagi peningkatan devisa Negara. Saat ini memaksimalkan potensi wisata bahari memerlukan sinergi dan upaya yang serius dari pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat lokal serta para investor,” kata dia.

Yugi juga mengatakan iklim usaha yang kondusif di sektor kelautan dan perikanan akan sangat berpengaruh pada besarnya investasi di sektor ini. “Kebijakan pemerintah harus pro bisnis, iklim usaha harus terjaga agar investasi yang masuk akan semakin meningkat. Jangan sampai investasi yang  harusnya masuk, bahkan yang sudah jalan bisa terlepas begitu saja,” kata dia. 

Pihaknya juga berharap, juknis Inpres No. 7 Tahun 2016 Tentang Percepatan Industri Perikanan realisasi dan implementasinya dapat dipercepat. [nss]

 

446 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *